Prabowo Ngamuk di Kejagung! Diserang 'Operasi' Buzzer Triliunan, Tegaskan Siap Mati demi Rakyat
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
CILACAP — Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan dan berorientasi pada pembinaan.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan memindahkan sebanyak 1.300 narapidana kategori berisiko tinggi (high risk) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Super Maximum Security di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, mengatakan bahwa pemindahan narapidana high risk ini merupakan bagian dari upaya strategis Ditjenpas dalam memperbaiki sistem pembinaan serta meningkatkan pengamanan terhadap warga binaan yang memiliki risiko tinggi, khususnya dalam hal peredaran narkoba dan penyalahgunaan alat komunikasi ilegal di dalam lapas.
"Ini bukan hanya tentang komitmen kami memberantas narkoba dan HP, ini juga upaya kami untuk memberikan pembinaan yang tepat bagi warga binaan kami," ujar Mashudi, Minggu (24/8/2025).
Pada 22 dan 23 Agustus 2025 saja, tercatat sebanyak 196 narapidana dari berbagai wilayah telah dipindahkan ke Nusakambangan.
Mereka berasal dari:
- Kepulauan Riau: 57 orang
- Jawa Barat: 55 orang
- Jambi: 33 orang
- Sumatera Selatan: 21 orang
- Sumatera Utara: 6 orang
- Sumatera Barat: 4 orang
- Riau: 3 orang
Proses pemindahan ini dilakukan secara ketat dengan pengawalan bersama tim pengamanan dari intelijen, kepatuhan internal Ditjenpas, aparat kepolisian, serta petugas pemasyarakatan dari masing-masing daerah.
"Agar saat waktunya kembali ke masyarakat mereka telah pulih secara mental dan perilaku, karena itulah salah satu tujuan sistem pemasyarakatan," tegas Mashudi.
Setibanya di Nusakambangan, para narapidana akan ditempatkan di Lapas kategori Maximum dan Super Maximum Security.
Penempatan ini berdasarkan hasil asesmen terhadap tingkat risiko dan kebutuhan pembinaan masing-masing individu.
"Mereka akan mendapatkan pembinaan dan pengamanan khusus sesuai dengan kategori. Target dan harapan kami, Nusakambangan akan membentuk mereka menjadi warga negara yang lebih baik," imbuh Mashudi.
Langkah pemindahan ini sejalan dengan upaya Ditjenpas dalam meningkatkan pengawasan terhadap napi berisiko tinggi serta mendorong pembinaan yang lebih efektif dan manusiawi.
Kolaborasi antara Ditjenpas, kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat demi terciptanya lembaga pemasyarakatan yang aman, bersih, dan berintegritas.*
(bs/a008)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bersama jajaran pemerintah tidak gentar menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen TennisFest Medan 2026. Dukungan
OLAHRAGA
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menaruh perhatian pada penguatan kinerja dan pembenahan pengelolaan pasar dalam penyusunan Rencana Ker
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyiapkan 34 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani sidang perdana mantan Jaksa Agung Muda Tindak P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Relawan Militan Gibran 08 Nusantara menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemil
POLITIK
JAKARTA, BITVONLINE.COM Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 t
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ija
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang memp
POLITIK
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan berwenang mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presid
POLITIK