‘Sultan’ Irvian Bobby Terima Rp69 Miliar, Tapi Harta di LHKPN Cuma Rp3,9 Miliar?

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan nonaktif, Immanuel Ebenezer alias Noel, bersama sepuluh orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Salah satu nama yang turut menjadi sorotan publik adalah Irvian Bobby Mahendro (IBM), yang disebut sebagai sosok "sultan" oleh Noel dalam keterangannya kepada penyidik.

Irvian diketahui menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 periode 2022–2025.

Dugaan Aliran Dana Mencapai Puluhan Miliar

Dalam keterangan resmi, Ketua KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa Irvian diduga menerima aliran dana hasil pemerasan yang nilainya mencapai Rp69 miliar.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp3 miliar diduga disalurkan kepada Noel untuk keperluan renovasi rumah pribadi.

"KPK telah mengantongi setidaknya dua alat bukti yang cukup dalam perkara ini. Kasus ini merupakan hasil tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring 14 orang," ujar Budi saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (22/8/2025).

Penelusuran lebih lanjut terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Irvian menunjukkan total kekayaan yang dilaporkan hanya sebesar Rp3,9 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan nilai dugaan penerimaan dana ilegal.

Rincian Harta dalam LHKPN Irvian

Dalam dokumen LHKPN yang dilaporkan, Irvian mencantumkan beberapa aset dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp1,27 miliar (hibah tanpa akta)

- Mobil Mitsubishi Pajero 2016 senilai Rp335 juta

- Harta bergerak lainnya sebesar Rp75 juta

- Kas dan setara kas senilai Rp2,21 miliar

Irvian juga tidak mencantumkan adanya kewajiban atau utang. Sehingga total kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp3.905.374.068.

KPK menegaskan bahwa proses penyidikan akan terus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum.

"Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan negara. KPK akan terus berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk proses sertifikasi yang menyangkut keselamatan kerja, bebas dari praktik korupsi," ujar Budi Prasetyo.

Penetapan status tersangka terhadap Noel dan Irvian merupakan bagian dari komitmen KPK dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dan menegakkan hukum secara objektif.

KPK mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan seluruh proses pada penegak hukum.

"Kami mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Tidak ada ruang bagi praktik pemerasan yang mencederai kepercayaan publik," tegas Budi.*

(oz/a008)