JAKARTA — Kuasa hukum Presiden ke-7 RI, Prof. Rivai Kusumanegara, mengungkap bahwa penyidikan terkait tudingan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencapai tahap mendalam.
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diterima pihaknya, hingga kini sudah 99 saksi diperiksa oleh Kepolisian, sementara lebih dari 600 bukti telah dikumpulkan dan sedang dalam proses uji forensik.
"Saksi sampai dengan dua minggu kemarin sudah 99 orang, masih berjalan terus. Bukti jumlahnya sudah sampai 600," ujar Rivai dalam sesi wawancara di 'Sapa Indonesia Pagi', Selasa (26/8).
Baca Juga:
Ia menekankan bahwa jumlah saksi dan bukti yang massif tersebut mencerminkan pendekatan hati-hati, profesional, dan komprehensif oleh aparat kepolisian.
"Polisi menguji semua, termasuk dokumen skripsi dan lembar pengesahan, bekerja sama dengan fakultas terkait," tambahnya, merujuk pada dokumen yang kini sedang diperiksa oleh laboratorium forensik (Labfor).
Baca Juga:
Dokumen yang dikumpulkan tidak hanya sebatas ijazah asli, namun juga meliputi transkrip nilai (KHS), Kartu Rencana Studi (KRS), hingga Surat Keputusan pengangkatan dosen pada era tersebut.
Rivai menyatakan yakin semua bukti akan dibuka ke publik, demi menjawab setiap keraguan.
"Nanti ditunjukkan satu per satu dokumen, dari KHS, KRS, hingga SK pengangkatan. Saya yakin semuanya akan dibuka," tegasnya.
Namun karena volume bukti yang banyak, proses pemeriksaan melalui Labfor diprediksi membutuhkan waktu lebih lama daripada pemeriksaan dokumen serupa sebelumnya yang hanya melibatkan sekitar 20 item.
Sementara itu, Universitas Gadjah Mada (UGM) turut memberikan klarifikasi terkait polemik ini.
Dalam podcast "UGMMenjawab" yang dirilis lewat kanal YouTube resmi, Rektor UGM Prof. Ova Emilia menegaskan:
- Jokowi adalah alumnus resmi UGM yang telah lulus pada tanggal 5 November 1985.
JAKARTA Di era digital saat ini, peluang mendapatkan penghasilan tambahan semakin beragam. Salah satu cara yang tengah viral adalah dengan
Ekonomi
MEDAN Aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) berakhir ricuh pada Selasa (26/8/2025) sore. Polisi mengamankan sebanya
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah memastikan akan membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai tindak lanjut dari disahkannya revisi UndangUndang Penyel
Nasional
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin angkat bicar
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kuota haji tahun 2024. Terbaru,
Nasional
SAMOSIR Situs budaya Makam Raja Sidabutar di Tomok, Pulau Samosir, kini tampil lebih rapi dan nyaman usai menjalani proses renovasi. Peres
Seni dan Budaya
SURABAYA Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) resmi menahan Hudiyono, mantan Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo periode 2021, terkait dug
Hukum dan Kriminal
sumut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara mengungkapkan dugaan kuat keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasut
Nasional
ASAHAN Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp215,5 juta kepada 24 kepala keluarga (KK) yang terda
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa Bupati Pati, Sudewo (SDW) akan memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemer
Nasional