JAKARTA — Kuasa hukum Presiden ke-7 RI, Prof. Rivai Kusumanegara, mengungkap bahwa penyidikan terkait tudingan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencapai tahap mendalam.
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diterima pihaknya, hingga kini sudah 99 saksi diperiksa oleh Kepolisian, sementara lebih dari 600 bukti telah dikumpulkan dan sedang dalam proses uji forensik.
"Saksi sampai dengan dua minggu kemarin sudah 99 orang, masih berjalan terus. Bukti jumlahnya sudah sampai 600," ujar Rivai dalam sesi wawancara di 'Sapa Indonesia Pagi', Selasa (26/8).
Ia menekankan bahwa jumlah saksi dan bukti yang massif tersebut mencerminkan pendekatan hati-hati, profesional, dan komprehensif oleh aparat kepolisian.
"Polisi menguji semua, termasuk dokumen skripsi dan lembar pengesahan, bekerja sama dengan fakultas terkait," tambahnya, merujuk pada dokumen yang kini sedang diperiksa oleh laboratorium forensik (Labfor).
Dokumen yang dikumpulkan tidak hanya sebatas ijazah asli, namun juga meliputi transkrip nilai (KHS), Kartu Rencana Studi (KRS), hingga Surat Keputusan pengangkatan dosen pada era tersebut.
Rivai menyatakan yakin semua bukti akan dibuka ke publik, demi menjawab setiap keraguan.
"Nanti ditunjukkan satu per satu dokumen, dari KHS, KRS, hingga SK pengangkatan. Saya yakin semuanya akan dibuka," tegasnya.
Namun karena volume bukti yang banyak, proses pemeriksaan melalui Labfor diprediksi membutuhkan waktu lebih lama daripada pemeriksaan dokumen serupa sebelumnya yang hanya melibatkan sekitar 20 item.
Sementara itu, Universitas Gadjah Mada (UGM) turut memberikan klarifikasi terkait polemik ini.
Dalam podcast "UGMMenjawab" yang dirilis lewat kanal YouTube resmi, Rektor UGM Prof. Ova Emilia menegaskan:
- Jokowi adalah alumnus resmi UGM yang telah lulus pada tanggal 5 November 1985.
- Proses pendidikan dan penerbitan ijazah telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
- Salinan resmi ijazah dan berkas terkait sudah diserahkan ke penyidik, namun akses publik tetap dibatasi sesuai ketentuan perlindungan data pribadi.
Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Ir. Sigit Sunarta, menambahkan bahwa semua berkas akademik terkait Presiden Jokowi saat ini berada di pihak kepolisian.
Sebagai institusi penerbit, UGM telah menjalankan ketaatan prosedural dengan baik.*
(tb/a008)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah hadir dalam mencari solusi atas persoalan utang proyek kereta cepat JakartaBa
Pemerintahan
JAKARTA Respiratory Syncytial Virus (RSV) merupakan virus umum yang menginfeksi saluran pernapasan dan sering menimbulkan gejala batuk s
Kesehatan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid, beserta sembilan orang lainnya dalam operasi tangkap ta
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menemui massa aksi unjuk rasa buruh di depan Kantor Gubernur Sumut,
Pemerintahan
SUMATERA UTARA Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bekerja sama dengan Real Estate Indonesia (REI) Sumut dan Asosiasi Pe
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus memberikan dukungan penuh terhadap Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai program
Pemerintahan
Harga minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita kembali mencuat sebagai polemik di Kabupaten Batu Bara.
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang terus mendukung pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai salah satu
Pemerintahan
SIBOLGA Jajaran Polres Sibolga berhasil mengungkap kasus dugaan pembunuhan dan penganiayaan yang menewaskan seorang mahasiswa, Arjuna Ta
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Memperingati Hari Keuangan Nasional, siswa Taman KanakKanak (TK) Kartika 149 Padangsidimpuan melakukan kunjungan edukat
Pendidikan