JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan keterlibatan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah.
Proyek tersebut diduga telah merugikan negara hingga Rp40 miliar.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, menyampaikan bahwa sebagai mantan Bupati Mempawah, Ria Norsan diyakini mengetahui proses penganggaran dan pelaksanaan proyek yang kini tengah diselidiki tersebut.
Baca Juga:
"Karena pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka kepala daerah tentu memiliki pengetahuan dari proses penganggaran hingga pelaksanaan. Ini yang sedang kami dalami," ujar Asep kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Ria Norsan diketahui telah memenuhi panggilan KPK dan diperiksa sebagai saksi pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Baca Juga:
Pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 12 jam hingga pukul 21.00 WIB.
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mencecar sejumlah pertanyaan terkait perannya dalam proyek infrastruktur di Kabupaten Mempawah.
"Benar, kami telah memanggil saudara RN untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sejauh ini, pemeriksaan masih difokuskan pada pendalaman pelaksanaan proyek," tambah Asep.
KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi lain, termasuk mantan Wakil Bupati Mempawah Gusti Ramlana, serta melakukan penggeledahan di 16 lokasi yang tersebar di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Kota Pontianak antara 25–29 April 2025.
Terkait kemungkinan peningkatan status hukum terhadap Ria Norsan, Asep menyebut hal tersebut akan ditentukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup.
"Tentunya ketika sudah ditemukan bukti yang cukup, kami akan menetapkan langkah hukum yang sesuai. Saat ini kami masih mengumpulkan keterangan dan bukti pendukung lainnya," ujarnya.
KPK sebelumnya telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara ini, terdiri dari dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta.
JAKARTA Di era digital saat ini, peluang mendapatkan penghasilan tambahan semakin beragam. Salah satu cara yang tengah viral adalah dengan
Ekonomi
MEDAN Aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut) berakhir ricuh pada Selasa (26/8/2025) sore. Polisi mengamankan sebanya
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah memastikan akan membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai tindak lanjut dari disahkannya revisi UndangUndang Penyel
Nasional
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin angkat bicar
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan kuota haji tahun 2024. Terbaru,
Nasional
SAMOSIR Situs budaya Makam Raja Sidabutar di Tomok, Pulau Samosir, kini tampil lebih rapi dan nyaman usai menjalani proses renovasi. Peres
Seni dan Budaya
SURABAYA Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) resmi menahan Hudiyono, mantan Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo periode 2021, terkait dug
Hukum dan Kriminal
sumut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Utara mengungkapkan dugaan kuat keterlibatan Gubernur Sumut Bobby Nasut
Nasional
ASAHAN Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp215,5 juta kepada 24 kepala keluarga (KK) yang terda
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa Bupati Pati, Sudewo (SDW) akan memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemer
Nasional