KPK Dalami Upaya PIHK Kelola Kuota Haji Tambahan, Eks Dirjen PHU Dicecar
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan upaya pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam pengelolaan kuota ha
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan keterlibatan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah.
Proyek tersebut diduga telah merugikan negara hingga Rp40 miliar.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, menyampaikan bahwa sebagai mantan Bupati Mempawah, Ria Norsan diyakini mengetahui proses penganggaran dan pelaksanaan proyek yang kini tengah diselidiki tersebut.
"Karena pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka kepala daerah tentu memiliki pengetahuan dari proses penganggaran hingga pelaksanaan. Ini yang sedang kami dalami," ujar Asep kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Ria Norsan diketahui telah memenuhi panggilan KPK dan diperiksa sebagai saksi pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 12 jam hingga pukul 21.00 WIB.
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mencecar sejumlah pertanyaan terkait perannya dalam proyek infrastruktur di Kabupaten Mempawah.
"Benar, kami telah memanggil saudara RN untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sejauh ini, pemeriksaan masih difokuskan pada pendalaman pelaksanaan proyek," tambah Asep.
KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi lain, termasuk mantan Wakil Bupati Mempawah Gusti Ramlana, serta melakukan penggeledahan di 16 lokasi yang tersebar di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Kota Pontianak antara 25–29 April 2025.
Terkait kemungkinan peningkatan status hukum terhadap Ria Norsan, Asep menyebut hal tersebut akan ditentukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup.
"Tentunya ketika sudah ditemukan bukti yang cukup, kami akan menetapkan langkah hukum yang sesuai. Saat ini kami masih mengumpulkan keterangan dan bukti pendukung lainnya," ujarnya.
KPK sebelumnya telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara ini, terdiri dari dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan upaya pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam pengelolaan kuota ha
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Sumber Daya Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan alasan
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah resmi menunjuk eks Direktur PT Vale Indonesia Tbk (INCO), Luke Thomas Mahony, sebagai Direktur Utama Danantara Sumber
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan Indonesia tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel terkait upaya pembebasan
INTERNASIONAL
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memilih berhatihati dalam menangani proses pembebasan relawan Warga Negara Indonesia (WNI) yan
INTERNASIONAL
BANDA ACEH Tawuran antar mahasiswa di Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh berujung ricuh hingga menyebabkan Gedung Fakultas Pertani
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim gabungan Bea Cukai Banda Aceh bersama Kanwil Bea Cukai Aceh menggagalkan upaya penyelundupan emas batangan seberat 527 gram
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kompol Dedi Kurniawan (DK) hingga kini belum mengajukan banding secara administratif atas putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi harga atau under invoicing dalam ekspor komoditas sumbe
EKONOMI
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pelelangan aset sitaan hasil tindak pidana korupsi dilakukan lebih cepat dan tidak harus menung
NASIONAL