SORONG - Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, angkat bicara terkait insiden kekerasan dan pemblokiran jalan yang terjadi di Kota Sorong pada Rabu (27/8). Ia mengecam aksi brutal tersebut dan meminta aparat kepolisian segera mengusut tuntas serta menangkap para pelaku yang terlibat.
"Aksi brutal berupa pemblokiran jalan dan perusakan fasilitas umum sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga," tegas Gubernur Elisa saat memberikan keterangan pers di Sorong, Rabu malam.
Tegas Tolak Kekerasan, Minta Proses Hukum Jalan
Baca Juga:
Gubernur menyatakan keprihatinan atas situasi yang terjadi dan menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak boleh diberi ruang di tengah masyarakat. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dan profesional dalam mengusut insiden ini.
"Kita tidak boleh memberi ruang untuk kekerasan. Proses hukum harus berjalan, karena ini sudah masuk kategori kriminal," katanya.
Baca Juga:
Lebih lanjut, ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terpancing dan tetap menjaga situasi tetap kondusif. Ia menegaskan pentingnya peran keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memberikan pembinaan terhadap generasi muda agar tidak terlibat dalam aksi-aksi yang merugikan banyak pihak.
"Kekacauan ini mengganggu aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan pelayanan kesehatan. Ini harus dihentikan," ujar Gubernur Elisa Kambu.
Latar Belakang Aksi: Pemindahan Tahanan Politik NFRPB
Aksi kekerasan yang terjadi di Sorong diduga dipicu oleh keputusan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong untuk memindahkan empat tahanan politik yang merupakan anggota Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) ke Makassar. Keempat tahanan tersebut masing-masing berinisial AAG, NM, MS, dan PR, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar.
Pemindahan ini memicu kemarahan sekelompok massa yang kemudian melakukan pemblokiran jalan, membakar ban, dan merusak fasilitas umum di beberapa titik di Kota Sorong.
Kondisi Terkini: Kondusif, Tapi Tetap Dijaga Ketat
Meski sempat terjadi kericuhan, Gubernur memastikan bahwa aktivitas pemerintahan di Kantor Gubernur tetap berjalan normal. Saat ini, situasi Kota Sorong mulai berangsur kondusif, namun aparat gabungan TNI-Polri masih bersiaga di sejumlah titik untuk mengantisipasi potensi gangguan lanjutan.
MATARAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mataram mengamankan seorang terduga pelaku penjarahan yang terjadi di tengah insiden unjuk rasa
Hukum dan Kriminal
BLORA Aparat Kepolisian tengah memburu seorang pria yang diduga menjadi pelaku pembakaran pos jaga di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. A
Hukum dan Kriminal
MEDAN Sidang Paripurna DPRD Kota Medan mengenai Penjelasan Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang P
Politik
MEDAN Sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Medan tampak sepi dari pengunjung dan menerapkan langkah pengamanan ekstra menyusul aksi demon
Nasional
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Erni Ariyanti Sitorus, menyampaikan permohonan maaf atas insiden ricuh yang terjadi selama aksi
Pemerintahan
LANGKAT Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan bersama pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi damai di depan kant
Nasional
DELISERDANG Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), Togap Simangunsong, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemerintahan
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Gerindra, Ajie Karim, mengakui bahwa sosok pria dalam video viral yang tengah bere
Politik
JAKARTA Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaga antirasuah tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat rekomendasi
Nasional
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi menerima penyerahan operasional Jalan Pendukung Stadion Utama dari Balai Besar Pela
Pemerintahan