Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
SORONG - Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, angkat bicara terkait insiden kekerasan dan pemblokiran jalan yang terjadi di Kota Sorong pada Rabu (27/8). Ia mengecam aksi brutal tersebut dan meminta aparat kepolisian segera mengusut tuntas serta menangkap para pelaku yang terlibat.
"Aksi brutal berupa pemblokiran jalan dan perusakan fasilitas umum sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga," tegas Gubernur Elisa saat memberikan keterangan pers di Sorong, Rabu malam.
Tegas Tolak Kekerasan, Minta Proses Hukum Jalan
Gubernur menyatakan keprihatinan atas situasi yang terjadi dan menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak boleh diberi ruang di tengah masyarakat. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dan profesional dalam mengusut insiden ini.
"Kita tidak boleh memberi ruang untuk kekerasan. Proses hukum harus berjalan, karena ini sudah masuk kategori kriminal," katanya.
Lebih lanjut, ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terpancing dan tetap menjaga situasi tetap kondusif. Ia menegaskan pentingnya peran keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memberikan pembinaan terhadap generasi muda agar tidak terlibat dalam aksi-aksi yang merugikan banyak pihak.
"Kekacauan ini mengganggu aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan pelayanan kesehatan. Ini harus dihentikan," ujar Gubernur Elisa Kambu.
Latar Belakang Aksi: Pemindahan Tahanan Politik NFRPB
Aksi kekerasan yang terjadi di Sorong diduga dipicu oleh keputusan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong untuk memindahkan empat tahanan politik yang merupakan anggota Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) ke Makassar. Keempat tahanan tersebut masing-masing berinisial AAG, NM, MS, dan PR, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar.
Pemindahan ini memicu kemarahan sekelompok massa yang kemudian melakukan pemblokiran jalan, membakar ban, dan merusak fasilitas umum di beberapa titik di Kota Sorong.
Kondisi Terkini: Kondusif, Tapi Tetap Dijaga Ketat
Meski sempat terjadi kericuhan, Gubernur memastikan bahwa aktivitas pemerintahan di Kantor Gubernur tetap berjalan normal. Saat ini, situasi Kota Sorong mulai berangsur kondusif, namun aparat gabungan TNI-Polri masih bersiaga di sejumlah titik untuk mengantisipasi potensi gangguan lanjutan.
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL