Biaya Politik Selangit Jadi Pemicu Korupsi Kepala Daerah, IPR Ungkap Fakta Mengejutkan
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
Pekanbaru – Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin, 2 Desember 2024. Penangkapan tersebut dilakukan di Mapolresta Pekanbaru, di mana Risnandar menjalani pemeriksaan intensif oleh petugas KPK.
Proses pemeriksaan terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru itu berlangsung ketat dengan penjagaan yang diperketat oleh pihak kepolisian. Sejumlah petugas Brimob juga terlihat berjaga di sekitar Mapolresta Pekanbaru, sementara rumah dinas Risnandar, yang terletak sekitar 200 meter dari Mapolresta, tampak sepi. Beberapa anggota Satpol PP yang berjaga di sekitar area tersebut juga mengisyaratkan ketegangan yang melingkupi situasi malam itu.
Saat detik-detik penangkapan, Kepala Satpol PP Pekanbaru, Zulfahmi Adrian, terlihat sibuk melakukan panggilan telepon di sekitar pos jaga rumah dinas. Namun, ia menolak memberikan komentar lebih lanjut saat didekati untuk wawancara. Penangkapan ini menarik perhatian publik, terutama terkait kabar bahwa Risnandar bukan satu-satunya pejabat yang ditangkap oleh KPK dalam operasi tersebut.
KPK dikabarkan juga menangkap sejumlah pejabat lainnya yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi. Masyarakat Pekanbaru terkejut dengan kabar tersebut, mengingat Risnandar baru saja menjabat sebagai Pj Wali Kota di kota tersebut.
KPK belum mengungkapkan secara rinci siapa saja pejabat yang terlibat dan apa saja dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Namun, penangkapan ini menambah panjang daftar pejabat yang terseret kasus hukum akibat penyalahgunaan jabatan.
Penyelidikan lebih lanjut mengenai kasus ini diperkirakan akan dilakukan oleh KPK untuk menuntaskan kasus yang melibatkan pejabat tinggi daerah tersebut. Penangkapan ini juga menjadi peringatan bagi pejabat publik lainnya untuk menjaga integritas dan menghindari praktik korupsi yang merugikan negara.
(JOHANSIRAIT)
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menyambut awal Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kota Binjai menggelar Gebyar Safari Ramadhan di Masjid Agung
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU), Lingga Pangayumi Nasution, menegaskan bahwa penertiban lapak
PEMERINTAHAN
MEDAN Tren game penghasil uang kembali menarik perhatian masyarakat, kali ini melalui aplikasi Junglee Ludo yang menawarkan saldo DANA g
EKONOMI
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang pria lanjut usia berinisial L (65), yang diduga mencabuli puluhan sisw
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan tiga arah utama pembenahan pelayanan publik di Kota Medan, yakni percepatan
PEMERINTAHAN
BOGOR Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Kota Bogor resmi membuka Bogor ICMI Islamic Festival (BiiFest) 2026 p
NASIONAL