JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa dalam upaya menjaga ketertiban selama gelombang aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir, pihak kepolisian tak luput dari kekhilafan.
Namun, ia menekankan bahwa aparat yang bertindak di luar prosedur tengah dalam proses evaluasi dan penyelidikan oleh institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menjenguk personel Polri yang terluka dalam pengamanan aksi unjuk rasa, di Rumah Sakit Polri, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Baca Juga:
"Polisi, ya namanya menegakkan hukum, kadang-kadang ada yang khilaf, kadang ada tindakan karena keterpaksaan. Tapi mari kita melihat siapa penyebab utama dari kerusuhan itu. Korban yang paling dirugikan adalah rakyat yang tidak berdosa," ujar Presiden Prabowo kepada wartawan.
Presiden menyampaikan bahwa dirinya telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas anggota yang terbukti menyimpang dari prosedur dalam pelaksanaan tugas.
Baca Juga:
Pemerintah, menurutnya, berkomitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan tidak akan membiarkan tindakan melampaui batas dari aparat.
Sementara itu, Kepala Negara juga menyampaikan rasa prihatin atas jatuhnya korban dari unsur Polri dalam peristiwa unjuk rasa.
Tercatat, 14 personel kepolisian mengalami luka-luka dan hingga kini masih menjalani perawatan medis di RS Polri.
Sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi para personel, Presiden juga menginstruksikan kenaikan pangkat bagi mereka yang mengalami cedera dalam menjalankan tugas pengamanan demonstrasi.
Presiden Prabowo juga menyoroti potensi adanya pihak tertentu yang dengan sengaja mengorganisir kerusuhan dan menyusupi aksi damai dengan agenda anarkis.
Ia mengungkap bahwa terdapat laporan intelijen mengenai keberadaan kendaraan yang memuat peralatan pembakar, termasuk yang ditemukan di wilayah Gedung DPRD Makassar.
"Yang menjadi korban bukan hanya aparat. Rakyat juga menjadi korban dari tindakan anarkis ini. Kita mendapatkan informasi bahwa niat dari sebagian pelaku bukan menyampaikan pendapat, melainkan menciptakan kekacauan dan mengganggu stabilitas negara," ujarnya.
JAKARTA Beberapa hari terakhir, situasi politik Indonesia memanas menyusul keputusan menaikkan tunjangan anggota DPR RI hingga mencapai R
Nasional
JAKARTA Rangkaian demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah pada 25 hingga 31 Agustus 2025 menimbulkan dampak serius bagi sejumlah
Peristiwa
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjatuhkan tuntutan pidana penjara selama 12 tahun kepada terdakwa Vadel Badjideh (19) dalam kasus du
Entertainment
MANDAILING NATAL Dugaan pelanggaran etika yang sempat mencuat dan menyeret nama Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK N) 1 Batang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan bahwa penonaktifan sementara fitur siaran langsung atau live streaming di platform
Ekonomi
JAKARTA Peluang menarik bagi para pengguna dompet digital, khususnya DANA, kembali hadir. Pada malam ini, Senin (1/9/2025), sejumlah pen
Ekonomi
MEDAN Suasana penuh haru dan kedamaian mewarnai aksi solidaritas yang digelar oleh ratusan pengemudi ojek online dari Gabungan Ojek Roda
Peristiwa
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengimbau masyarakat untuk lebih berhatihati
Nasional
MALUKU Aktris sekaligus politisi, Bella Shofie Rigan, resmi menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan anggota DPRD Kabupaten Buru, Mal
Politik
MEDAN Aktivis antikorupsi Arief Tampubolon mengapresiasi Partai Demokrat mendukung UndangUndang (UU) Perampasan Aset disahkan oleh DPR.P
Hukum dan Kriminal