JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus provokasi unjuk rasa yang berujung kerusuhan dan penjarahan di sejumlah titik.
Enam dari tujuh tersangka saat ini resmi ditahan, sementara satu lainnya dikenai wajib lapor.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, mengatakan penangkapan ini merupakan hasil patroli siber yang dilakukan secara intensif sejak 23 Agustus hingga 3 September 2025.
Baca Juga:
Penelusuran dilakukan bekerja sama dengan Polda jajaran dan Kementerian Komunikasi dan Digital.
"Kami telah melakukan pemantauan terhadap ratusan akun yang menyebarkan konten provokatif, dan sampai saat ini sebanyak 592 akun dan konten telah diblokir karena terbukti mengajak pelanggaran hukum," kata Himawan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Rabu (3/9).
Baca Juga:
Polri juga menerima lima laporan polisi terkait penyebaran informasi yang bersifat provokatif melalui media sosial.
Dalam proses penyelidikan, tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pemilik akun populer yang menyasar generasi muda dan komunitas aktivis.
Beberapa tersangka di antaranya:
- WH (31), pemilik akun Instagram @bekasi_menggugat, dengan 831 pengikut.
- KA (24), mahasiswa semester 11, pemilik akun Instagram Aliansi Mahasiswa Penggugat dengan 202 ribu pengikut.
Keduanya diduga memanipulasi pernyataan tokoh buruh Said Iqbal menjadi ajakan turun ke jalan.
- LFK (26), pegawai kontrak di lembaga internasional, pemilik akun @larasfaizati. Ia diduga mengunggah ajakan untuk membakar gedung Mabes Polri.
- IS (39), pemilik akun TikTok @hs02775. Ia dituding menghasut massa untuk menjarah rumah para pejabat dan publik figur, seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Puan Maharani, dan Uya Kuya.
- SB (35) dan G (20), pasangan suami-istri pemilik akun Facebook "Nannu" dan "Bambu Runcing". Mereka disebut mengelola grup WhatsApp yang digunakan untuk mengatur logistik massa aksi dan menyebarkan ajakan menyerang Polres Jakarta Utara serta rumah tokoh publik.
- CS (30), pemilik akun TikTok @cecepmunich. Ia tidak ditahan, namun dikenai wajib lapor dua kali dalam seminggu.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam UU ITE dan KUHP terkait provokasi, penghasutan, penyebaran berita bohong, hingga ajakan melanggar hukum.
Ancaman hukuman maksimal yang dikenakan mencapai 12 tahun penjara.
"Kami tegaskan, kebebasan berekspresi tidak boleh disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian atau hasutan kekerasan. Ini adalah bentuk kejahatan digital yang serius," tegas Brigjen Himawan.
Polri juga mengimbau masyarakat untuk bijak bermedia sosial dan tidak terprovokasi ajakan yang tidak bertanggung jawab.
Upaya patroli siber akan terus ditingkatkan sebagai langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang.*
(kp/a008)
BANDAR LAMPUNG Di tengah kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek akademik, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar M
Pendidikan
JAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, digugat melakukan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) J
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali ke Tanah Air pada Rabu malam (3/9/2025) usai melakukan kunjungan kerja si
Nasional
JAKARTA TIMUR Anggota DPR RI nonaktif, Surya Utama atau yang lebih dikenal dengan Uya Kuya, mengimbau para pelaku penjarahan rumah mertu
Peristiwa
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus provokasi unjuk ra
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, mengajak generasi muda Islam untuk tampil sebagai garda terdepan dalam menjaga demokrasi dan
Nasional
BOGOR Rumah tangga aktor Eza Gionino dan Meiza Aulia Coritha resmi memasuki proses perceraian. Sidang perdana pasangan yang menikah seja
Entertainment
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah angin puting beliung yang mel
Pemerintahan
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Kota Bandar Lampung bergerak cepat memberikan bantuan kepada Nenek Nelly usia 60 tahun, warga RT 005 LK II, Ke
Peristiwa
JAKARTA Gugatan hukum yang dilayangkan oleh eks Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Pro
Hukum dan Kriminal