Komeng Dukung Bang Azran Pimpin FORKABI: Memajukan Budaya Betawi adalah Amanat Konstitusi
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
JAKARTA — Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali mencuri perhatian publik.
Kali ini, ia secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menggelar perkara dugaan korupsi pengadaan laptopChromebook yang sempat menyeret nama mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim.
Hotman bahkan menantang agar gelar perkara dilakukan secara terbuka di Istana Negara.
Permintaan yang disampaikan langsung oleh Hotman pada Jumat (5/9) ini sontak menuai perdebatan luas di masyarakat dan media sosial.
Dalam pernyataannya, Hotman menegaskan bahwa kasus yang menyeret kliennya telah lama bergulir tanpa kejelasan, dan ia mengaku siap membuktikan integritas Nadiem Makarim secara langsung di hadapan kepala negara.
"Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, kalau memang bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di Istana," ujar Hotman dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Hotman Paris menyatakan dengan yakin bahwa Nadiem Makarim tidak menerima satu sen pun dari proyek pengadaan laptop tersebut.
Ia juga menekankan bahwa tidak ditemukan adanya praktik mark up atau pihak yang diperkaya dalam proses pengadaan.
"Saya akan buktikan: Nadiem tidak menerima uang satu sen pun, tidak ada mark up dalam pengadaan laptop, tidak ada pihak yang diperkaya," tegasnya.
Hotman bahkan menyebut hanya membutuhkan 10 menit untuk memaparkan semua bukti di hadapan Presiden Prabowo.
"Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo," tambahnya.
Dalam keterangannya, Hotman menjelaskan bahwa harga pembelian laptop telah sesuai dengan harga resmi yang tercantum dalam e-catalog milik pemerintah.
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN