Diduga Gunakan Kayu Ilegal, UD Rahmat di Simpang Tanjung Balai Jadi Sorotan: Di Mana Penegakan Hukum?

TANJUNG BALAI – Aktivitas UD Rahmat, sebuah penggergajian kayu (sawmill) di kawasan Simpang Tanjung Balai, menuai dugaan kuat terkait penggunaan kayu ilegal. Informasi dari warga sekitar mengungkapkan bahwa sawmill tersebut setiap hari memproses kayu dalam jumlah besar, yang diduga berasal dari kawasan hutan lindung. Namun, hingga kini, penindakan hukum terhadap aktivitas tersebut masih dipertanyakan.

Sejumlah warga yang memberikan informasi kepada media menyatakan awalnya ragu untuk bersuara karena takut akan intimidasi. Namun, setelah diyakinkan, mereka bersedia berbagi informasi asalkan identitas mereka tidak diungkap. Salah satu warga mengungkapkan bahwa aktivitas pengolahan kayu di UD Rahmat mencurigakan karena kayu yang masuk berukuran besar dan seolah tidak ada kontrol dari pihak berwenang.

“Kalau ini memang ilegal, dampaknya pasti sangat besar pada kelestarian alam kita, apalagi kalau benar kayu itu berasal dari hutan lindung,” ungkap warga tersebut.Yang menjadi tanda tanya besar adalah minimnya pengawasan dari aparat penegak hukum dan otoritas terkait. Polisi hutan dan pihak kepolisian setempat dinilai seolah tutup mata terhadap aktivitas ini. Hal ini menimbulkan spekulasi di masyarakat bahwa ada permainan antara pihak sawmill dan oknum tertentu.“Apa ini karena ada oknum yang ikut memperkaya diri? Atau memang ada mafia kayu di balik semua ini?” tanya salah satu warga dengan nada penuh kekecewaan.

Situasi semakin mencurigakan ketika diketahui bahwa lokasi sawmill dilengkapi papan larangan dengan ancaman Pasal 551 KUHP, yang seolah dimaksudkan untuk menghalangi akses pihak luar, termasuk wartawan. Praktik ini dianggap sebagai upaya untuk menutup-nutupi aktivitas yang terjadi di dalamnya.Masyarakat mendesak Menteri Kehutanan untuk segera turun tangan dan melakukan investigasi mendalam terhadap aktivitas UD Rahmat. Apakah kayu yang diolah benar-benar memiliki izin resmi dari kementerian, atau justru berasal dari penebangan liar yang merusak hutan lindung?Publik juga menunggu tindakan nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan mafia kayu dalam suplai kayu ilegal tersebut. Langkah tegas diperlukan demi menjaga kelestarian hutan dan memastikan bahwa pelaku kejahatan lingkungan tidak dibiarkan bebas memperkaya diri.

Kerusakan lingkungan akibat pembalakan liar bukan hanya masalah lokal, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi ekosistem yang lebih luas. Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam demi generasi mendatang. Namun, tanggung jawab utama tetap berada di pundak aparat penegak hukum yang harus membuktikan bahwa hukum masih berfungsi di negeri ini. Kasus ini adalah ujian bagi keberanian pemerintah dalam menghadapi mafia sumber daya alam. Jika tidak segera ditangani, ini akan menjadi preseden buruk yang membuka peluang lebih luas bagi praktik-praktik ilegal serupa. Masyarakat menunggu, dan sejarah akan mencatat siapa yang bertindak dan siapa yang abai.(RED)