UU Reforma Agraria Resmi Ketok Palu! LPRA Dibentuk di Bawah Presiden, Ujian Eksekusi Lahan Dimulai
JAKARTA DPR RI resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undangundang dalam rapat paripu
NASIONAL
JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai arahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait pengawalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode memiliki dimensi politik yang lebih luas.
Adi menyebut langkah tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari manuver politik untuk menguatkan posisi duet Prabowo-Gibran sejak awal masa pemerintahan.
"Jokowi ingin mengunci duet Prabowo-Gibran sejak dini sekaligus penegasan bahwa Jokowi terus ingin berkoalisi dengan Prabowo," kata Adi kepada wartawan, Minggu (21/6/2026).Baca Juga:
Menurutnya, arahan tersebut juga memperlihatkan upaya konsolidasi kekuatan politik untuk menjaga stabilitas konfigurasi pemerintahan ke depan, termasuk terkait posisi calon wakil presiden di masa mendatang.
Ia menilai, posisi cawapres Prabowo ke depan akan menjadi ruang kompetisi terbuka di antara elite politik, baik dari kalangan partai koalisi maupun pejabat negara.
"Yang ngincar posisi cawapres Prabowo pasti sangat banyak," ujarnya.
Adi juga menyoroti kemungkinan skenario politik apabila Gibran tidak kembali mendampingi Prabowo pada Pilpres 2029. Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuka ruang spekulasi baru terkait arah politik Jokowi ke depan.
"Kalau Gibran tak jadi cawapres Prabowo, apa manuver politik Jokowi? Terus dukung Prabowo tanpa syarat, atau justru majukan Gibran sebagai capres," katanya.
Ia bahkan menyebut sebagian pihak mulai berspekulasi bahwa Gibran berpotensi didorong menjadi kandidat presiden pada 2029 jika tidak kembali mendampingi Prabowo.
Sebelumnya, pernyataan terkait arahan Jokowi muncul dari elite PSI yang menyebut mantan Presiden RI tersebut meminta agar pemerintahan Prabowo-Gibran dikawal hingga dua periode serta menjaga stabilitas politik nasional.*
(d/dh)
JAKARTA DPR RI resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undangundang dalam rapat paripu
NASIONAL
BATANG Korban dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, terus
PERISTIWA
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menanggapi persoalan hukum yang mempertanyakan keabsahan syarat pendidikan putranya, Gibran Rakabuming
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui tidak melakukan verifikasi langsung mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, mengungkap percakapan dengan mantan Me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengukuhkan Rusdy Sofyan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi langkah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMK
EKONOMI
MEDAN Kuasa hukum pemohon eksekusi tanah di Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, mempertanyakan belum dite
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sebagai bentuk pemenuhan hak pelayanan kesehatan dasar bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
NASIONAL
JAKARTA Aliansi Tanah Untuk Rakyat (ATUR) Jakarta mengonsolidasikan kekuatan dalam aksi yang digelar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, K
PERISTIWA