KAMAKSI Desak Bawaslu Batalkan Hasil Pilkada Ulang Bangka, Soroti Dugaan Kecurangan TSM dan Pemalsuan Dokumen

- Memanggil dan memeriksa KPU Kabupaten Bangka atas dugaan kelalaian dalam memverifikasi dokumen pasangan calon.

- Membatalkan hasil Pilkada Ulang Bangka dan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS Kabupaten Bangka.

- Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 dan 5 karena dianggap tidak memenuhi syarat administratif dan etika demokrasi.

KAMAKSI juga meminta agar penegak hukum tidak tutup mata terhadap indikasi pelanggaran pidana dalam proses Pilkada tersebut, termasuk potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp32 miliar akibat pelaksanaan pilkada ulang yang disebut tidak sah secara hukum.

"Pilkada adalah wujud kedaulatan rakyat. Ia harus berlangsung secara jujur, adil, terbuka, dan tanpa manipulasi. Tidak boleh ada tempat bagi pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan kekuasaan dalam demokrasi kita," tegas KAMAKSI.

Sebagai penutup, KAMAKSI menyerukan penegakan hukum yang berkeadilan tanpa tebang pilih, seraya mengutip asas hukum klasik:

"Fiat Justitia Ruat Caelum", Hendaklah keadilan ditegakkan, sekalipun langit runtuh.*

Calon Hakim Agung Suradi: Hukuman Mati Masih Dibutuhkan untuk Kejahatan Serius

Jaksa Agung ASEAN Teken Deklarasi Sanur Bali, Resmikan Forum Penegakan Hukum Regional

Langkah Bersejarah: Kajari Nias Selatan Turun Langsung Jadi Jaksa Penuntut Umum Kasus Korupsi BNC

Bupati Batu Bara Hadiri Forum RPJMN dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu

Ferry Irwandi Nyatakan Persoalan dengan TNI Telah Selesai: "Sudah Tidak Ada Proses Hukum"

Menteri HAM Usulkan DPR dan Kantor Pemerintahan Punya Pusat Demokrasi untuk Aksi Unjuk Rasa