Saurip Kadi: Negara Harus Kembali pada Etika dan Keberpihakan kepada Rakyat

JAKARTA — Tenaga Ahli Penasehat Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, menegaskan bahwa arah pengelolaan negara harus dikembalikan pada nilai-nilai etika dan keberpihakan kepada rakyat, bukan semata-mata berdasarkan hukum dan konstitusi tanpa roh moral.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum diskusi kebangsaan di Jakarta, Minggu (21/9).

Dalam kesempatan itu, Saurip menilai bahwa berbagai kebijakan negara selama ini kerap mengesampingkan dimensi etika dan tanggung jawab sosial, sehingga menjauhkan negara dari rakyatnya sendiri.

Baca Juga:

• Usai RI dan Nepal, Kini Filipina dan Peru Memanas! Bendera One Piece Berkibar

"Masalah besar kita hari ini adalah menata dan mengelola negara hanya berlandaskan konstitusi dan hukum, lepas dari etika. Ini tidak boleh diulangi," ujar Saurip dengan tegas.

Ia menyoroti bagaimana sejak sebelum Indonesia merdeka, berbagai komunitas adat seperti Samin, Tengger, dan Dayak telah hidup dengan sistem sosial yang berdaulat.

Namun, setelah republik berdiri, justru muncul persoalan-persoalan mendasar seperti pengisian kolom agama yang dinilai mengharuskan warga berbohong demi identitas.

"Tanpa rakyat Samin, tanpa rakyat Tengger, tanpa rakyat Dayak, itu bukan Republik Indonesia. Pemahaman semacam ini harus dihentikan," katanya.

Saurip juga mengkritik kebijakan masa lalu, terutama di era Orde Baru, yang menciptakan diskriminasi terhadap rakyatnya sendiri.

Ia mengungkap, pada masa itu, untuk menjadi anggota TNI, Polri, PNS, bahkan pegawai swasta, seseorang harus memiliki latar belakang keluarga yang dianggap "bersih lingkungan."

"Artinya ada stigma dari penguasa terhadap rakyatnya sendiri. Rakyatnya sendiri kok dimusuhi? Dampaknya lebih dari 100 juta rakyat kini hidup miskin. Itu bukan karena malas, tapi karena output dari kebijakan masa lampau," ungkapnya.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, Saurip mendorong langkah radikal melalui pengesahan UU Perampasan Aset yang di dalamnya wajib menyertakan mekanisme pembuktian terbalik.

"Kalau mau serius perang melawan korupsi, gampang. Terapkan pembuktian terbalik. Tapi harus jelas, jangan sampai pemerintah bersekongkol dengan pemilik aset di luar negeri. Perampasan tanpa putusan pengadilan itu berbahaya," tegasnya.

Ia menekankan bahwa jika tidak hati-hati, UU ini justru bisa menjadi alat pemerasan baru oleh oknum penguasa.

Menurut Saurip, kemerdekaan Indonesia bukan hasil perebutan kekuasaan, melainkan hasil dari kontrak sosial antara rakyat dan negara, sebagaimana dikemukakan oleh John Locke dan Thomas Hobbes.

"Kalau kemerdekaan dianggap hasil rebutan, maka yang punya negara adalah penguasa. Rakyat hanya penumpang. Itu tidak boleh," ujarnya.

Ia menyerukan agar birokrasi dibenahi total, termasuk mengubah mentalitas aparatur negara yang selama ini justru bertindak seperti majikan, bukan pelayan rakyat.

"Di seluruh dunia, yang menggaji aparat itu rakyat. Di rumah namanya pembantu rumah tangga, di kantor namanya karyawan. Tapi di Indonesia, rakyat malah dibentak-bentak," ucapnya.

Saurip meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto mampu membawa perubahan besar dalam reformasi sistem bernegara, karena dinilai memiliki kepedulian terhadap rakyat kecil dan keberanian untuk membuat koreksi sejarah.

"Sebesar apa pun tekanan, Bapak Presiden jangan mundur. Indonesia hari ini butuh pemimpin yang berani mendobrak dan melakukan koreksi sejarah," katanya.

Menutup pernyataannya, Saurip menyampaikan pesan khusus kepada generasi tua dan kalangan elite, termasuk dirinya sendiri, untuk berani mengakui kesalahan masa lalu dan tidak merasa benar sendiri.

"Negara ini milik bersama, bukan milik elite. Sejarah harus diperbaiki, nilai luhur harus dilanjutkan, sementara kesalahan operasional harus dihentikan," pungkasnya.

Dengan penekanan pada etika, moral, keberpihakan kepada rakyat, dan reformasi struktural, Saurip berharap arah kebijakan nasional dapat kembali menjadikan rakyat sebagai pemilik sejati negara.

Ia mengingatkan bahwa jika tidak ada perubahan nyata, rakyat hanya akan terus menjadi objek percobaan gagasan elite, sementara mereka yang gagal tetap aman dari risiko.*

Usai RI dan Nepal, Kini Filipina dan Peru Memanas! Bendera One Piece Berkibar

Ketua PN Banda Aceh Lantik Tiga Pejabat Kesekretariatan Baru, Dorong Pelayanan Publik Berkualitas

Diduga Jadi Korban Rekayasa Kasus Narkoba, Keluarga Rahmadi Minta Kapolri Turun Tangan

Kapolri Bentuk Tim Reformasi Internal Polri, Komjen Chryshnanda Ditunjuk Sebagai Ketua

Anggota TNI Minta Maaf Usai Aniaya Pengemudi Ojol di Pontianak, Proses Hukum Tetap Berjalan

Pesan Ketua Umum Kombatan di HUT ke-8: Hukum Bersih, Korupsi Diberantas, Rakyat Sejahtera