Salah satunya adalah Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan dana CSRBI-OJK.
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) menyampaikan keprihatinannya atas potensi keterlibatan pejabat daerah dalam kasus ini. Ketua AMPUH, Muhammad Hadi Susandra Lubis, bahkan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto dan KPK agar tidak berhenti pada dua tersangka.
"KPK harus berani menyelidiki secara menyeluruh, termasuk keterlibatan Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, yang juga merupakan kader Partai Gerindra," tegas Hadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/9/2025).Hadi menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh diskriminatif, apalagi terhadap pejabat publik yang memiliki jabatan strategis.
Ia mengingatkan bahwa prinsip transparansi dan supremasi hukum harus ditegakkan demi menjaga kepercayaan publik.Menanggapi desakan tersebut, Gus Irawan memberikan pernyataan santai.
Ia mengaku tidak merasa khawatir dengan proses penyelidikan, dan menyatakan bahwa fokus kerjanya bersama BI lebih kepada pengembangan program digitalisasi layanan publik.