Noel Ebenezer Siap Hukum Mati Jika Terbukti Bersalah dalam Kasus Korupsi K3
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, memberikan pernyataan tegas menjelan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan lima saksi dalam persidangan dua terdakwa kasus suap pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut), Rabu (1/10/2025), di Pengadilan Negeri Medan. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu di ruang Cakra IX.
Dua terdakwa yang disidangkan adalah Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup, Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, dan Direktur PT Rona Mora, Muhammad Rayhan Dulasmi. Lima saksi yang dihadirkan antara lain mantan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Efendy; mantan Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yasir Ahmadi; ASN Sumut Dicky Anugerah Panjaitan; ASN Dinas PUPR Abdul Aziz Nasution; serta bendahara UPT Gunung Tua, Irma Wardani.
Jaksa Penuntut Umum menampilkan sejumlah bukti, termasuk foto mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan dan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, saat meninjau proyek jalan Sipiongot-Batas Labuhanbatu Selatan senilai Rp 96 miliar. Dalam foto terlihat Topan mengenakan kaus biru bersama Bobby dan warga setempat.Baca Juga:
Mantan Kapolres Tapsel, Yasir Ahmadi, mengakui keberadaan foto tersebut dan menegaskan saat itu Polres Tapsel diminta mengawal rombongan Forkopimda yang meninjau jalan. Yasir menambahkan bahwa meski bertemu Topan beberapa kali, ia tidak membicarakan proyek pembangunan jalan.Kasus ini melibatkan lima tersangka, yakni Topan (mantan Kepala Dinas PUPR Sumut), Rasuli Efendi Siregar (RES) selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, Heliyanto (Satker PJN Wilayah I Sumut), Muhammad Akhirun Piliang (KIR) selaku Direktur Utama PT DNG, dan Muhammad Rayhan Dulasmi (RAY) selaku Direktur PT RN.
KPK menduga Topan menerima pembayaran awal Rp 2 miliar dari komisi proyek sebesar 4–5 persen, atau sekitar Rp 9–11 miliar dari total nilai proyek Rp 231,8 miliar. Dugaan penyimpangan terjadi karena Topan memerintahkan RES menunjuk PT DNG sebagai rekanan tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang sah.Proyek yang disorot mencakup pembangunan jalan Sipiongot-Batas Labusel dan Hutaimbaru-Sipiongot. KPK menegaskan calon kontraktor seharusnya tidak berhubungan langsung dengan pejabat pemerintahan agar pengadaan tetap transparan dan akuntabel.*
(tj006)
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, memberikan pernyataan tegas menjelan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memberi sinyal akan kembali melayangkan gugatan perdata terhadap perusahaanperu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia resmi meluncurkan logo resmi keketuaan dalam organisasi kerja sama ekonomi Developing Eight (D8) untuk periode 2026
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mempercepat penerapan Sumut Corporate University (Corpu) sebagai upaya strate
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tetap memperhatikan nasib para pekerja di 28 perusahaan yang izinn
NASIONAL
MEDAN Jajaran Polsek Medan Baru berhasil menangkap dua pria diduga spesialis pencurian sparepart sepeda motor di wilayah Medan Petisah,
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Kalapas Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, secara resmi membuka kegiatan perlombaan dalam rangka peringatan Isra Mi&039raj Nabi
NASIONAL
KARO Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting menegaskan pentingnya kedisiplinan dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meng
PEMERINTAHAN
DENPASAR Personel Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas SIM) Polresta Denpasar mengintensifkan imbauan tertib berlalu lintas kep
NASIONAL
DENPASAR Bhabinkamtibmas Desa Kesiman Petilan, Aiptu I Putu Sujana, mengamankan pelaksanaan kegiatan adat Bulan Pitung Dine yang menjadi
NASIONAL
