BANDA ACEH – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh resmi menetapkan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar berinisial WKN sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan wastafel untuk sekolah-sekolah pada masa pandemi COVID-19.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh menerima persetujuan pemeriksaan dari Gubernur Aceh, mengingat WKN merupakan pejabat publik aktif.
"Penyidik menetapkan WKN sebagai tersangka pada Rabu, 1 Oktober 2025, setelah surat persetujuan pemeriksaan turun," ujar Direktur Reskrimsus Polda Aceh Kombes Pol Zulhir Destrian, Jumat (3/10).Baca Juga:
Zulhir menjelaskan, penyidik telah melayangkan surat pemanggilan kepada WKN untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.
Jadwal pemeriksaan ditetapkan pada Rabu, 8 Oktober 2025.
Penetapan WKN sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan kasus yang sebelumnya telah menjerat SMY, rekanan pengadaan yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Aceh.
"SMY ditahan guna memudahkan penyidikan. Kasus ini masih kami kembangkan," tambah Zulhir.
Kasus dugaan korupsi ini bermula dari proyek pengadaan tempat cuci tangan (wastafel) oleh Dinas Pendidikan Aceh pada tahun anggaran 2020.
Pengadaan dilakukan di tengah pandemi COVID-19 dengan nilai fantastis, mencapai Rp43,59 miliar.
Pengadaan dilakukan secara masif untuk seluruh SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Aceh, melibatkan 219 perusahaan dan 390 paket pekerjaan.
Namun, hasil pemeriksaan di lapangan menemukan sejumlah item pekerjaan tidak dikerjakan, serta adanya perbedaan volume terpasang dengan volume yang tertuang dalam kontrak. Meski demikian, pencairan anggaran dilakukan 100 persen.
Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh menyebut proyek ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp7,2 miliar.
Tak hanya WKN dan SMY, perkara ini juga menyeret sejumlah pejabat Dinas Pendidikan Aceh yang sebelumnya telah divonis bersalah:
- Rachmat Fitri – Kepala Dinas Pendidikan Aceh
- Muchlis – Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ)
- Zulfahmi – Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Ketiganya kini tengah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, setelah Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 1 hingga 4 tahun penjara.
Polda Aceh menegaskan bahwa proses hukum terhadap semua pihak yang terlibat akan berjalan transparan dan profesional.
"Kami akan usut tuntas. Penegakan hukum harus berjalan demi keadilan dan akuntabilitas anggaran negara," tutup Kombes Zulhir.*
(vo/a008)
JAKARTA Timnas Portugal memburu kemenangan pertama saat menghadapi Uzbekistan pada laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di NRG Stadium, Ho
OLAHRAGA
MEDAN Sengketa informasi publik antara Perkumpulan Penjara dan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang berakhir dengan kesepakatan dalam pers
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahw
EKONOMI
DELI SERDANG Tawuran antargeng motor kembali memakan korban jiwa. Seorang remaja bernama Muharam Nasution (14) ditemukan tewas di dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
LABURA Desy Natalia Nainggolan (31), istri almarhum Luis David Hutabarat (32), mengungkapkan detikdetik dirinya menemukan jasad sang su
HUKUM DAN KRIMINAL
JENEWA Pemerintah Iran memastikan jalur pelayaran di Selat Hormuz kembali beroperasi normal dan terbuka sepenuhnya bagi kapalkapal daga
INTERNASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengakui praktik pungutan liar (pungli) masih banyak ditemukan di sejumlah kawasan wisata
PARIWISATA
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, menegaskan bahwa kondisi keamanan dan kenyamanan investasi di Aceh tetap t
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdang Bedagai (Sergai), Amriyata, be
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menggagalkan peredaran vape yang mengandung etomidate di wilayah
HUKUM DAN KRIMINAL
