JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (3/10).
Dalam pertemuan tersebut, Gus Irfan menyerahkan 200 nama calon pejabat Kementerian Haji dan Umrah kepada KPK untuk dilakukan tracing rekam jejak integritas.
Gus Irfan menyebut audiensi ini merupakan bagian dari komitmennya untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, sebagaimana amanat Presiden RI.Baca Juga:
"Pertama tentu terkait dengan situasi proses haji di kita, kemudian proses bisnis haji yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga kita ingin agar selalu mendapat pendampingan dari KPK untuk memastikan bahwa semua proses yang kita lakukan sesuai dengan aturan," ujar Gus Irfan kepada wartawan usai pertemuan.
Tak hanya meminta pendampingan, Gus Irfan turut menyerahkan daftar 200 calon pejabat yang akan menempati posisi strategis di Kementerian Haji dan Umrah.
Ia berharap KPK dapat melakukan tracing integritas terhadap nama-nama tersebut sebagai langkah preventif terhadap potensi penyimpangan di kemudian hari.
"Kami menyerahkan beberapa nama calon pejabat yang akan bergabung dengan Kementerian Haji untuk ditracing supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari di Kementerian Haji," ungkapnya.
Menanggapi audiensi tersebut, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa menyampaikan apresiasinya atas inisiatif dari Kementerian Haji dan Umrah.
Ia mengatakan, KPK siap memberikan pendampingan, termasuk pembekalan antikorupsi bagi seluruh pejabat yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji.
"KPK menyambut baik langkah ini. Dalam waktu dekat akan ada pembekalan-pembekalan dan sosialisasi kepada tim dari Pak Menteri. Khususnya menjelang pelaksanaan haji, akan diingatkan kembali bahwa tugas ini dibiayai oleh negara dan tidak boleh menerima hal-hal lain yang tidak sah," jelas Cahya.
Ia juga menambahkan, KPK telah melakukan berbagai kajian dan penyelidikan terkait penyelenggaraan haji di masa lalu.
Harapannya, tata kelola pelaksanaan ibadah haji ke depan dapat terus membaik dan lebih bersih.
SOLO Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tetap mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar kepada negara meski telah menerima amnes
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
