Menteri Haji Ungkap Dugaan Kebocoran Anggaran Haji Rp5 Triliun, Minta KPK Telusuri

Tambahan kuota sebesar 20.000 jemaah seharusnya dialokasikan mayoritas untuk haji reguler, sesuai aturan pembagian 92% untuk reguler dan 8% untuk haji khusus.

Namun, pada praktiknya, kuota tersebut justru dibagi secara tidak proporsional, yakni 50:50 antara haji reguler dan khusus.

Dalam proses penyelidikan, KPK menemukan adanya aliran dana dari pihak travel haji ke pejabat Kemenag sebagai imbalan atas pemberian kuota haji khusus.

Gus Irfan menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk ini berkomitmen penuh untuk mengawasi pengelolaan dana dan pelaksanaan ibadah haji secara akuntabel.

Kolaborasi dengan KPK diharapkan dapat menciptakan tata kelola haji yang lebih bersih dan berdampak langsung bagi jemaah.*

(bb/a008)

Khofifah, La Nyalla, Abdul Halim Disebut di Kasus Suap Hibah Jatim, Tapi Belum Tersangka

Luhut: Kemenkeu Tak Perlu Ambil Anggaran MBG yang Tak Terserap

Anggota DPRK Aceh Besar Jadi Tersangka Korupsi Wastafel COVID-19, Kerugian Negara Capai Rp7,2 Miliar

Aktivis Sumut Desak Kejagung Usut Dugaan Korupsi KUR BRI Tanjungbalai Senilai Rp17 Miliar

12 Tokoh Antikorupsi Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae dalam Sidang Praperadilan Nadiem Makarim

Menteri Haji dan Umrah Serahkan 200 Nama Calon Pejabat ke KPK untuk Ditracing