Kasus Korupsi Lahan BUMD Cilacap: Eks Direktur PT RSA Siapkan Rp11,5 Miliar untuk Pejabat Pemkab

SEMARANG — Skandal korupsi pengadaan lahan milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Cilacap Segara Artha kembali mengungkap fakta baru di persidangan.

Eks Direktur PT Rumpun Sari Antan (RSA), Andhi Nur Huda, disebut menyiapkan fee sebesar Rp11,5 miliar untuk sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Cilacap guna memuluskan transaksi yang kini berujung pada kerugian negara hingga Rp237 miliar.

Hal ini diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Teguh Ariawan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jumat (3/10/2025).

Baca Juga:

• Menteri Haji Ungkap Dugaan Kebocoran Anggaran Haji Rp5 Triliun, Minta KPK Telusuri

"Terdakwa Andhi mengalokasikan fee pejabat Pemda Cilacap sebesar Rp11,5 miliar," ungkap Jaksa Teguh di hadapan majelis hakim.

Menurut jaksa, perjanjian jual beli lahan antara PT RSA dengan BUMD Cilacap awalnya terkendala karena Perumda Kawasan Industri Cilacap, cikal bakal PT Cilacap Segara Artha, tidak memiliki izin usaha di bidang perkebunan.

Namun, dua pejabat kunci, yakni Awaluddin Muuri (Sekretaris Daerah Cilacap) dan Iskandar Zulkarnain (Plt Direktur Kawasan Industri Cilacap), tetap melanjutkan proyek meski mengetahui rencana tersebut melanggar aturan.

"Iskandar dan Awaluddin tetap melanjutkan kerja sama dan membuat kesepakatan pembelian tanah sesuai rencana awal demi mendapatkan bagian dari fee," beber Jaksa.

Andhi menjanjikan fee miliaran rupiah yang akan langsung dipotong dari pembayaran BUMD kepada PT RSA. Transaksi pun tetap dilaksanakan.

Dalam rentang waktu 2023 hingga 2024, BUMD Cilacap telah mentransfer dana sebesar Rp237 miliar untuk membeli lahan seluas 716 hektare.

Namun, masalah besar muncul: lahan yang dibeli ternyata tidak dapat dikuasai karena statusnya masih berada di bawah kendali Kodam IV Diponegoro.

PT RSA hanyalah unit usaha di bawah Kodam yang tidak memiliki hak untuk menjual lahan tersebut. Akibatnya, uang ratusan miliar yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

"Uang tetap dikuasai oleh terdakwa Andhi, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar jaksa.

Jaksa menyebut, dari total dana yang diterima, Rp230,9 miliar digunakan Andhi untuk kepentingan pribadi, mulai dari membayar utang hingga membeli berbagai aset.

Beberapa aset yang dibeli dengan uang korupsi tersebut antara lain:
- Tanah dan rumah di Klaten, Sukoharjo, Surakarta, dan Bali
- Lima unit mobil berbagai jenis dan merek
- Pengeluaran pribadi lainnya yang tidak dijelaskan rinci

Sementara itu, jaksa menyatakan bahwa Awaluddin menerima Rp1,8 miliar, dan Iskandar menerima Rp4,3 miliar.

Keduanya kini juga berstatus terdakwa dalam perkara yang sama.

Selain kasus korupsi yang kini bergulir di pengadilan, penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga tengah mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Andhi Nur Huda.

Uang hasil korupsi diduga dicuci melalui pembelian aset atas nama pribadi maupun pihak lain.

Penyidik mendalami aliran dana dan potensi keterlibatan pihak-pihak lain dalam praktik pencucian uang tersebut.*

(tt/a008)

Menteri Haji Ungkap Dugaan Kebocoran Anggaran Haji Rp5 Triliun, Minta KPK Telusuri

Anggota DPRK Aceh Besar Jadi Tersangka Korupsi Wastafel COVID-19, Kerugian Negara Capai Rp7,2 Miliar

Aktivis Sumut Desak Kejagung Usut Dugaan Korupsi KUR BRI Tanjungbalai Senilai Rp17 Miliar

12 Tokoh Antikorupsi Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae dalam Sidang Praperadilan Nadiem Makarim

Menteri Haji dan Umrah Serahkan 200 Nama Calon Pejabat ke KPK untuk Ditracing

KPK Buka Peluang Panggil Istri Ridwan Kamil Terkait Kasus Korupsi BJB