Karya Jurnalistik Dinilai Rawan Dibajak di Era Digital, PWI Dorong Aturan Lebih Kuat di UU Hak Cipta
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
JAKARTA — Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) resmi melaporkan PT Pos Indonesia (Persero) ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) atas dugaan korupsi dalam pengelolaan pengiriman kargo haji.
Laporan tersebut telah diterima Kejagung pada 22 September 2025.
Ketua Umum KAKI, Arifin Nur Cahyo, dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (7/10/2025), mengungkapkan adanya indikasi kuat praktik manipulasi berat barang kargo dalam proses pengiriman logistik haji.Baca Juga:
"Paket dengan berat aktual hingga 3 kilogram dicatat hanya 1 kilogram dalam sistem logistik resmi PT Pos Indonesia. Praktik manipulasi ini diduga dilakukan secara masif dan sistematis oleh sejumlah petugas kargo haji," ungkap Arifin.
Menurut Arifin, temuan tersebut tidak hanya mencerminkan pelanggaran administratif, tetapi telah masuk kategori tindak pidana korupsi yang melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
KAKI mendesak Kejaksaan Agung untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus tersebut.
Arifin menilai, dugaan korupsi ini bukan hanya merugikan PT Pos Indonesia sebagai BUMN, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara.
"Ini bukan sekadar penyimpangan internal, tapi pelanggaran serius terhadap prinsip akuntabilitas dan tata kelola perusahaan negara," tegas Arifin.
Ia juga meminta agar PT Pos Indonesia segera melakukan evaluasi internal dan membuka ruang kerja sama dengan aparat penegak hukum guna mempercepat proses investigasi.
Lebih lanjut, Arifin menyatakan bahwa pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa secara nasional apabila laporan tersebut tidak segera ditindaklanjuti oleh Kejagung dan manajemen PT Pos Indonesia.
"Kami akan turun ke jalan untuk menuntut keadilan dan menekan penegakan hukum yang bebas dari intervensi serta kepentingan," tandasnya.
KAKI menegaskan bahwa langkah pelaporan ini merupakan bagian dari upaya masyarakat sipil untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan publik, khususnya yang menyangkut kepentingan jemaah haji.
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
LUBUKPAKAM Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Deli Serdang mengungkap adanya dugaan kebocoran PAD yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Cadangan beras pemerintah Indonesia tercatat menembus lebih dari 5 juta ton atau tepatnya mencapai 5,2 juta ton di gudang Perum Bu
EKONOMI
SOLO Penggugat terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit (CLS) resmi mengajukan banding ke Pengadila
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar temuan beras premium oplosan yang dijual di pasaran dengan harga jauh
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendorong kepesertaan pekerja sektor informal, seperti
EKONOMI
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan perintah tegas kepada Angkatan Laut AS untuk menembak kapalkapal Ira
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajukan penambahan 5.000 guru untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Usulan ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Partai Golkar menilai usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode dapat menjadi langk
POLITIK
JAKARTA Ustaz Khalid Basalamah mengakui telah mengembalikan uang senilai Rp 8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL