Ribuan Penyelenggara Negara Belum Lapor Harta Kekayaan, KPK Ingatkan Batas Waktu
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau seluruh penyelenggara negara untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penye
NASIONAL
REDELONG — Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bener Meriah, Polda Aceh, resmi menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada Kejaksaan Negeri Bener Meriah.
Proses penyerahan atau tahap II ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Tersangka berinisial DT (51) diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi serta pendistribusian BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah.Baca Juga:
Barang bukti yang diserahkan kepada kejaksaan antara lain satu unit mobil Toyota Kijang minibus, 10 jerigen BBM bersubsidi, satu selang, satu BPKB mobil, dan uang tunai sebesar Rp3,6 juta.Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto, melalui Kasat Reskrim AKP Supriadi, menjelaskan bahwa pelaksanaan tahap II tersebut merupakan bagian dari prosedur hukum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa.
"Tahap II ini merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan. Setelah berkas dinyatakan lengkap, penyidik berkewajiban menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan agar proses hukum dapat segera dilanjutkan ke tahap penuntutan," ujar AKP Supriadi.
Penyerahan tersangka dan barang bukti itu dipimpin oleh Kanit III Tipidter Ipda Yudha Amrullah.AKP Supriadi menambahkan, proses hukum yang dilakukan penyidik mengacu pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
"Polres Bener Meriah berkomitmen untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, karena tindakan tersebut merugikan negara dan masyarakat," tegasnya.Dengan tuntasnya tahap II, kasus ini segera memasuki proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Bener Meriah, sebagai bentuk nyata penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor energi.*
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau seluruh penyelenggara negara untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penye
NASIONAL
SIANTAR Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara meminta klarifikasi kepada Dinas Perhubungan dan Kepolisian Resor Simalun
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meskipun terjadi gejolak ekonomi global akibat fluktuasi
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan korup
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Seorang anggota Kepolisian Resor Kota Padangsidimpuan, Polres Padangsidimpuan, meninggal dunia saat bertugas dalam Opera
NASIONAL
JAKARTA Indonesia Audit Watch (IAW) mendesak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa
NASIONAL
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti gejolak harga energi global yang dipicu oleh ketegangan di k
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kembali menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah status pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat capaian dalam program revitalisasi infrastruktur pendidikan. Hingga Maret 2026,
NASIONAL
MEDAN Volume kendaraan yang melintas di ruas Jalan Tol BinjaiLangsa mengalami lonjakan signifikan pada periode arus balik Lebaran Idul
NASIONAL