Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengakui hingga saat ini belum mengetahui keberadaan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, yang juga dikenal sebagai relawan mantan Presiden Joko Widodo.
Meskipun proses hukum terhadap Silfester telah inkrah sejak 2017, hingga kini eksekusi putusan belum juga dilakukan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan bahwa meski status hukum Silfester sudah berkekuatan tetap, pihaknya belum memasukkannya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).Baca Juga:
Menurutnya, jaksa memiliki strategi sendiri untuk mengeksekusi Silfester.
"Sekarang ini bukan penyidikan lagi, ini sudah tahap eksekusi. Jaksa eksekutornya dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah berusaha mencari yang bersangkutan," ujar Anang saat ditemui awak media di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Anang mengakui pihaknya belum mengetahui lokasi pasti keberadaan Silfester. Namun, ia menyebut kuasa hukum Silfester sempat menyampaikan bahwa kliennya berada di Jakarta.
"Kalau memang benar ada di Jakarta, kami minta tolong kepada penasihat hukum yang bersangkutan untuk kooperatif. Sebagai sesama penegak hukum, mari bantu hadirkan Silfester ke Kejaksaan," tambahnya.
Silfester Matutina sebelumnya dinyatakan bersalah dalam perkara pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, dan telah dijatuhi hukuman sejak 2017.
Putusan tersebut telah dikuatkan hingga tingkat kasasi.
Dalam upaya hukum lanjutan, Silfester sempat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Namun, PK tersebut telah ditolak oleh majelis hakim, sehingga putusan bersalahnya tetap berlaku.
Meski demikian, Silfester hingga kini belum dieksekusi, dan keberadaannya pun belum dapat dipastikan.
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL