Indonesia Kehilangan Hingga 80 Ribu Hektar Sawah per Tahun
JAKARTA Indonesia masih menghadapi penyusutan lahan sawah dalam jumlah besar setiap tahun. Kondisi ini dinilai menjadi ancaman serius te
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi yang ia gambarkan sebagai "penyakit berbahaya" dan sulit disembuhkan, bahkan menyerupai kanker stadium 4.
Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara dalam Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025) malam.
Dalam dialog bersama pimpinan utama Forbes, Steve Forbes, Prabowo mengungkapkan bahwa korupsi merupakan ancaman nyata yang bisa menghancurkan bangsa jika tidak ditangani dengan serius.Baca Juga:
"Korupsi, menurut saya, adalah penyakit. Begitu mencapai stadium 4, seperti kanker, itu sangat sulit. Tapi korupsi, dalam pembacaan sejarah saya, akan menghancurkan negara, bangsa, dan rezim," ujar Prabowo di hadapan para CEO dan pemimpin bisnis dunia.
Presiden juga menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri dan memberi contoh nyata, terutama dari para pemimpin.
Prabowo mengisahkan pengalamannya saat pertama kali menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Ia langsung mengumpulkan seluruh anggota keluarganya dan memberikan peringatan keras agar tidak ikut campur dalam proyek-proyek pertahanan negara.
"Malam pertama saya menjabat, saya memanggil semua kerabat dan keponakan. Saya bilang, dengar, saya Menteri Pertahanan. Kalian tidak bisa terlibat dalam kontrak pertahanan apa pun. Pahami itu," tegasnya.
Namun demikian, Prabowo tak menampik bahwa tantangan di lapangan sangat kompleks. Ia menyebut banyak pelaku usaha di Indonesia yang dinilainya sangat kreatif dalam mencari celah demi keuntungan pribadi.
"Pebisnis Indonesia sangat kreatif. Mereka akan menemukan cara dan sarana. Suatu hari, seorang keponakan saya datang dengan proposal proyek. Saya bilang, kamu tidak pernah terlibat di bidang pertahanan, kamu tidak paham. Jadi tidak, kamu cari saja bisnis lain," ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo menceritakan momen ketika ia mendapatkan laporan proyek pertahanan yang ternyata melibatkan beberapa anggota keluarganya. Ia pun langsung mengambil langkah tegas.
"Kepala logistik saya melapor bahwa di salah satu proyek, ada tiga perusahaan dalam daftar pendek, dan salah satunya milik keponakan saya. Bahkan ada keponakan saya yang lain di proyek berbeda," tuturnya.
Prabowo mengatakan, seluruh nama keluarga yang terlibat langsung dicoret dari proyek. Imbasnya, ia mengaku sempat sulit bertemu dengan beberapa keponakan selama beberapa bulan.
"Saya tulis semua keluarga saya. Mereka tidak lolos. Saya kesulitan bertemu mereka selama beberapa bulan setelah itu. Tapi ya, Anda harus memberi contoh. Itu tidak mudah, tapi Anda harus melakukannya," tandasnya.
Pernyataan Presiden Prabowo dalam forum internasional ini menyoroti urgensi pemberantasan korupsi di Indonesia dan pentingnya integritas pribadi dalam posisi kekuasaan.*
(at/a008)
JAKARTA Indonesia masih menghadapi penyusutan lahan sawah dalam jumlah besar setiap tahun. Kondisi ini dinilai menjadi ancaman serius te
PERTANIAN AGRIBISNIS
BOGOR Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan industri pers di tengah pesatnya
NASIONAL
BATU BARA Aliansi Pemuda Desa Bersatu Indonesia (APDESU Indonesia) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi menyelu
PENDIDIKAN
VANCOUVER Swiss memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair dengan skor 20 pada pertandingan babak
OLAHRAGA
JAKARTA Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, menolak usulan pemberian hak keuangan tambahan bagi kepala daera
NASIONAL
RUSIA Rusia mulai mengimpor bensin dari India untuk mengatasi krisis bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di dalam negeri. Krisis tersebu
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tujuh orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Langkat, Syah Afa
HUKUM DAN KRIMINAL
YAHUKIMO Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan bahwa Tentara Pembebasan Nasional Papua BaratOrganisasi Papua Merdeka (TPNPBOPM)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia bukanlah sebuah beb
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kembali melanjutkan operasi penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (P
HUKUM DAN KRIMINAL