Korban Puting Beliung Masih Keluar Uang untuk Perbaikan Rumah, Bobby: Bantuan Jangan Malah Menyusahkan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
Kepala Bidang Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto menegaskan bahwa penanganan kasus ini merupakan bagian dari upaya memastikan rasa aman masyarakat dan menegakkan hukum secara adil dan transparan.
"Polda Riau bekerja profesional dan proporsional. Tidak ada kelompok yang kebal hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum," kata Anom.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dan mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum.
"Polda Riau berkomitmen menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban dan keamanan di wilayah Riau," tambahnya.
Atas perbuatannya, Jekson Sihombing dijerat Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemerasan dengan ancaman hukuman penjara paling lama sembilan tahun.
Penyidik saat ini masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dan motif ekonomi di balik kasus ini.
Menanggapi perkembangan kasus tersebut, Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri, Budi Arwan, menyatakan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap ormas yang terbukti melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum.
"Setiap ormas memiliki hak berserikat dan menyampaikan pendapat, namun hak tersebut tidak boleh disalahgunakan. Jika terbukti melakukan kekerasan, pemerasan, atau pelanggaran hukum lainnya, ormas dapat dibubarkan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas," ujar Budi.
Kemendagri bersama Kementerian Hukum dan HAM kini mengkaji rekomendasi pencabutan badan hukum Ormas Pemuda Tri Karya berdasarkan koordinasi dengan Polda Riau.
"Jika terbukti melanggar Pasal 59 ayat (3) huruf c UU Ormas, status badan hukum ormas bisa dicabut dan ormas dinyatakan bubar," tambah Budi.
Ia menegaskan bahwa kebebasan berserikat dan berpendapat harus tetap berada dalam koridor hukum.
"Negara menjamin kebebasan warga, namun juga berkewajiban melindungi masyarakat dari penyalahgunaan organisasi yang merugikan publik," pungkas Budi.*
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Bidpropam Polda Sumut) menjatuhkan sanksi terhadap dua anggota pol
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau lokasi ratusan rumah yang rusak akibat cuaca ekstrem di Kecamatan Medan Johor, Kot
NASIONAL
TOBA Seorang siswa SMA berinisial GM, 17 tahun, tewas tenggelam di Danau Toba, tepatnya di Pantai Biru, Desa Lumban Silintong, Kecamatan
PERISTIWA
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri acara Kenal Pamit Wakapolda Sumatera Utara di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Jum
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendukung pemutaran film nasional Djamin Setia Selamanya yang mengangkat perjalanan hid
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi pembangunan fisik dan
PEMERINTAHAN