Kawal Proyek Peta Dasar Rp 4,7 Triliun BIG dari Bank Dunia, Kejagung Pasang Badan Mencegah Korupsi
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Reda Manthovani bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) mengawal p
NASIONAL
TAPANULI SELATAN – Dugaan penyalahgunaan pendapatan dari sewa alat berat milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) kembali mencuat ke publik.
Unit Pelayanan Teknis (UPT) Bidang Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Tapsel dituding tidak transparan terkait alur keuangan dari peminjaman alat berat seperti ekskavator dan bulldozer kepada pihak swasta atau perorangan.
Meski alat berat tersebut sejatinya disediakan untuk menunjang pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah, namun sesuai ketentuan, penyewa dari kalangan swasta tetap diwajibkan membayar biaya sewa sesuai aturan yang berlaku.Baca Juga:
Pertanyaannya, ke mana aliran dana hasil penyewaan tersebut?
Apakah masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau justru berakhir di kantong pribadi oknum pejabat?
Hingga berita ini diturunkan, Kepala UPT Bidang Peralatan Dinas PUPR Tapsel, Syahruddin, belum memberikan klarifikasi meski telah dikonfirmasi melalui surat resmi, kunjungan ke kantor, dan pesan singkat WhatsApp sejak 6 Oktober 2025 lalu.
Beberapa kali dihubungi, Syahruddin tak kunjung memberikan jawaban.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPD LIRA (Lembaga Informasi Rakyat) Tapanuli Bagian Selatan, Marahalim Harahap, mengecam sikap tertutup Syahruddin dan mendesak Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, untuk bertindak tegas.
"Ironis sekali. Alat berat itu dibeli dari uang negara, bukan dari kantong pribadi. Jika memang ada penyewaan, seharusnya hasilnya masuk PAD, bukan jadi sumber pendapatan pribadi. Kepala UPT harus transparan, bukan justru menghindar. Ini patut diduga kuat ada penyimpangan," kata Marahalim dalam pernyataannya, Selasa (21/10/2025).
Ia menilai, sikap bungkam yang ditunjukkan Syahruddin justru menimbulkan kecurigaan publik atas adanya dugaan praktik penyelewengan keuangan daerah.
"Kami mendesak Bupati segera panggil dan copot Kepala UPT Peralatan Dinas PU. Jangan tutup mata. Ini menyangkut kepercayaan publik dan integritas Pemkab Tapsel," tegasnya.
Hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan resmi dari Bupati Tapanuli Selatan.
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Reda Manthovani bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) mengawal p
NASIONAL
JAKARTA Akademisi Rocky Gerung menyoroti gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakab
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pelestarian budaya dan cagar budaya merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya,
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi inovasi sosial yang digagas Kecamatan Medan Denai melalui program ANJELI dan K
PEMERINTAHAN
MEDAN Kualitas udara di Kota Medan dilaporkan memburuk akibat sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Wali Kota Medan Rico Waas me
KESEHATAN
BANDA ACEH Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh memperkuat komitmen memberikan pelayanan yang semakin humanis dan profesional kep
PERISTIWA
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) memasok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita dalam keg
EKONOMI
JAKARTA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM meraih delapan penghargaan dalam ajang Environmental and Social Innovation Awar
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Adardam Achyar mempertanyakan pemidanaan terhadap surat yang dibuat advokat dalam menjal
POLITIK
MANDAILING NATAL Foto mobil dinas Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) digunakan untuk mengangkut
PERISTIWA