Bukan Soal Emas 74 Kg! Kubu Febrie Adriansyah Ungkap Fokus Utama di Praperadilan
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
DENPASAR – Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menanggapi maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Bogor dan Lebak, Banten, dengan tegas meminta agar praktik ilegal tersebut segera ditindak.
Berdasarkan citra satelit Google Maps, terlihat sejumlah tenda biru berdiri di kaki Gunung Halimun.
"Saya sudah perintahkan itu, segera ditindak," ujar Raja Juli saat kunjungan kerja ke BKSDA Bali, Jalan Suwung Batan Kendal, Kota Denpasar, Senin (27/10/2025).Baca Juga:
Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) menyebut telah berupaya menghentikan aktivitas penambangan ilegal, namun hingga kini belum membuahkan hasil.
"Kami terus berupaya melakukan berbagai tindakan di lapangan, baik pencegahan maupun penindakan, tapi selalu menemui jalan buntu," kata Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 Bogor, Balai TNGHS, Dudi Mulyadi, Minggu (26/10/2025).
Dudi menambahkan, operasi gabungan sempat dilakukan pada 2017 dengan melibatkan aparat keamanan. Kala itu, para pelaku PETI sempat keluar dari kawasan taman nasional, namun kembali lagi setelah operasi selesai.
Berdasarkan pendataan TNGHS, terdapat sekitar 250 tenda milik penambang ilegal di blok Cibuluh, kaki Gunung Halimun. Aktivitas tambang ilegal di lokasi tersebut telah berlangsung sejak 1990, dengan para pelaku kerap bermain kucing-kucingan dengan petugas.
Dudi menilai perlu dibentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menanggulangi aktivitas PETI di kawasan tersebut. Satgas ini diharapkan melibatkan berbagai pihak lintas sektor.
"Perlu ada satgas khusus untuk menangani PETI di blok tersebut, sekaligus memutus jalur peredaran sianida dan merkuri agar bahan berbahaya ini tidak menyebar luas di sekitar wilayah TNGHS," ujarnya.
Sianida dan merkuri diketahui digunakan untuk memisahkan emas dari bijihnya dan kerap dipakai oleh penambang ilegal.
Selain tindakan penertiban, pihak TNGHS juga terus mengimbau warga agar tidak melakukan penambangan di area hutan dengan memasang spanduk larangan di sejumlah titik.*
(kp/M/006)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyiapkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kehutanan untuk diperbantukan
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta mengecam praktik pembakaran hutan dan lahan yang diduga dilakukan untu
NASIONAL
BENER MERIAH Ribuan warga Kabupaten Bener Meriah, Aceh, mengikuti Apel Kebangsaan Indonesia Damai di Gedung Olahraga dan Seni (GORS) Desa
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan program pendampingan peningkatan produktivitas bagi 20 perusahaan mulai Septembe
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kemarau yang berpotensi semakin keri
NASIONAL
JAKARTA Universitas Paramadina mempertemukan akademisi, pendidik, praktisi, pembuat kebijakan dan mahasiswa dari Indonesia, Inggris serta
PENDIDIKAN
JAKARTA Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi menempuh jalur sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) setelah pengaduannya ter
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menindaklanjuti kasus dugaan kekerasan terhadap dua anak di Sidikalang, Kabupate
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengklaim menemukan 40 kete
NASIONAL