Dinamika Politik Golkar Sumut: Ijeck Plt Ketua, Datok Ilhamsyah Mundur
MEDAN Dinamika politik di internal Partai Golkar Sumatera Utara memanas setelah Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, menetapkan Musa
POLITIK
MEDAN – Program Perlindungan Rakyat dengan Restorative Justice (PRESTICE) yang digagas Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendapat apresiasi dari praktisi hukum dan masyarakat sipil sebagai terobosan hukum progresif dan transformatif.
Pengamat Hukum sekaligus Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gelora Surya Keadilan, Surya Adinata, menyatakan dukungannya terhadap program PRESTICE, Sabtu (1/11/2025).
Menurutnya, inisiatif ini menunjukkan keberpihakan Pemerintah Provinsi Sumut terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional warga, khususnya kelompok masyarakat rentan.Baca Juga:
"PRESTICE merupakan langkah nyata dalam mendorong keadilan substantif, bukan hanya prosedural. Pendekatan ini menempatkan keadilan restoratif sebagai jalan tengah yang manusiawi dan berkeadilan," kata Surya.
Program PRESTICE, lanjutnya, menjadi solusi strategis terhadap masalah over-kriminalisasi dan kepadatan lembaga pemasyarakatan yang kerap disebabkan perkara ringan.
Melalui mekanisme restorative justice, kasus pidana ringan maupun sengketa perdata masyarakat kurang mampu dapat diselesaikan secara proporsional, efisien, dan adil.
Pendekatan ini juga menekankan pemulihan hak dan kerugian korban, sekaligus mendorong pembinaan dan reintegrasi sosial bagi pelaku agar terhindar dari stigma dan proses litigasi yang panjang serta mahal.
Keberhasilan PRESTICE, menurut Surya, tidak lepas dari sinergi lembaga terkait seperti Kejaksaan Tinggi, Polda Sumut, Kanwil Kemenkumham, serta dukungan LBH dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
"Program ini diharapkan diperkuat dan diperluas jangkauannya ke seluruh daerah di Sumut, sehingga akses keadilan dapat merata," ujarnya.
Meski demikian, Surya mengingatkan tantangan utama program ini adalah pemerataan pemahaman hukum dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk aparat Polsek, Koramil, tokoh masyarakat, dan paralegal desa.
Integritas serta independensi mediator dari LBH maupun Posbakum juga harus dijaga agar program tidak disalahgunakan untuk kepentingan non-hukum.
Untuk menjamin keberlanjutan, Surya mendorong regulasi daerah yang mengikat, sistem monitoring dan evaluasi yang kuat, serta sosialisasi dan edukasi hukum masif hingga ke pelosok desa.
MEDAN Dinamika politik di internal Partai Golkar Sumatera Utara memanas setelah Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, menetapkan Musa
POLITIK
TAPANULI TENGAH, SUMATER UTARA Bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan pada akhir November 20
PERISTIWA
MEDAN Masyarakat di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, resah akibat praktik pengoplosan gas bersubsidi 3 kilogram
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA, Polda Metro Jaya menurunkan 988 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan tablig akbar Milad The Jakmania ke28 di Plaza Sel
NASIONAL
JAKARTA Sebuah kebakaran maut melanda rumah di Jalan Lindung, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis malam (18/12/2025). Lima anggota satu ke
PERISTIWA
Oleh Ruben Cornelius.MARI kita mulai dari logika paling dasar, yang bahkan tidak membutuhkan teori kebijakan publik. Jika sebuah wilayah di
OPINI
JAKARTA, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menanggapi kritik atas pernyataannya sebelumnya mengenai bantuan dari Malaysia untuk korba
NASIONAL
BATANGTORU Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan pemerintah segera membangun hunian tetap bagi warga korban banjir bandang
NASIONAL
JAMBI Kasus penembakan terhadap Aryadi oleh dua anggota Polsek Tebo Ulu, Polres Tebo, hingga tewas masih menyisakan pertanyaan besar. Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas setelah Tifauziah Tyassuma alias dr. Tifa menuding ijazah yang dit
POLITIK
