MAGELANG – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menyidik kasus penambangan pasir ilegal di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Penyidik menemukan total 312 hektare area terbuka akibat aktivitas tambang ilegal di lereng Gunung Merapi.
Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Mohammad Irhamni, mengatakan pihaknya menemukan 36 titik tambang pasir dan 39 depo pasir tanpa izin yang tersebar di lima kecamatan di Kabupaten Magelang.Baca Juga:
"Penyidik sudah memeriksa tujuh orang saksi," kata Irhamni saat meninjau lokasi tambang di Kecamatan Srumbung, Magelang, Sabtu (1/11/2025).
Menurut Irhamni, penyelidikan dimulai pada Rabu, 29 Oktober 2025, dan dua hari kemudian status kasus ini dinaikkan menjadi penyidikan.
Polisi berencana memeriksa lebih lanjut untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini.
Di lokasi penambangan di Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, tim Bareskrim mendapati lima unit ekskavator yang sudah diamankan dengan garis polisi.
Bekas kerukan dan longsoran material masih terlihat di sekitar area, namun aktivitas para penambang tidak tampak.
Penambangan pasir ilegal ini telah berlangsung sekitar dua tahun. Menurut Irhamni, penindakan sempat terkendala karena resistansi dari warga sekitar yang terlibat.
"Sehingga Bareskrim turun langsung menangani kasus ini," ujar dia.
Bareskrim mengestimasi perputaran uang dari bisnis tambang ilegal di lereng Merapi mencapai Rp 3 triliun dalam dua tahun terakhir.
Angka tersebut berasal dari perhitungan kerukan pasir sebanyak 12,7 juta kubik dikalikan harga jual.
Aktivitas ini dinilai merugikan negara karena tidak ada pembayaran pajak maupun kontribusi bagi masyarakat sekitar.
Selain kerugian finansial, aktivitas tambang ilegal juga menimbulkan dampak lingkungan.
Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Muhammad Wahyudi, menyebut warga mengeluhkan mata air menjadi keruh, padahal air tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Berdasarkan pengamatan tim TNGM menggunakan drone, hingga Oktober 2025 terdapat 47 alat berat beroperasi di wilayah Taman Nasional Gunung Merapi seluas 6.607 hektare.
Tim ahli kini sedang menghitung biaya reklamasi dan dampak lingkungan dari penambangan ilegal tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena selain merusak lingkungan kawasan konservasi, aktivitas ilegal ini juga menimbulkan kerugian besar bagi negara.
Bareskrim memastikan proses penyidikan berjalan transparan dan akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.*
(tp/a008)
JAKARTA Polda Metro Jaya akan melakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga dua orang yang hilang saat aksi demonstrasi pada Agustus 20
Peristiwa
SOLO Keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memastikan pemakaman Raja PB XIII akan digelar pada Rabu (5/11) mendatang di
Nasional
MEDAN Kebakaran hebat melanda empat rumah semi permanen di Jalan Polonia, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Min
Peristiwa
LANGKAT Tim gabungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Langkat, dan Polres Binjai menyegel Diskotek Blue Night yang berlokasi d
Hukum dan Kriminal
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan fokus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak res
Ekonomi
MEDAN Satlantas Polrestabes Medan menetapkan Bripda VPA, seorang personel Polda Sumut, sebagai tersangka setelah menabrak seorang wanita
Hukum dan Kriminal
MEDAN Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, mengajak anakanak untuk mengamalkan Tujuh Ikrar Kebi
Pendidikan
BANDAR LAMPUNG Dua bersaudara asal Lampung, Adiprapat Nopel Wisanjaya dan Sagala Jaya Dirba Anugrah, mencuri perhatian publik setelah me
Olahraga
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan di bawah kepemimp
Pemerintahan
JAKARTA Upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi digital di dunia pendidikan terus menunjukkan hasil.adsense Hingga saat ini, l
Pendidikan