104.426 Siswa di Sumut Nikmati Program Sekolah Gratis, Disdik Tegaskan Tidak Termasuk Seragam
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan sebanyak 104.426 siswa tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri telah merasa
PENDIDIKAN
JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku tidak ingin menanyakan perkembangan pembentukan Komite Reformasi Polri yang sebelumnya diumumkan akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Nama Mahfud sempat disebut-sebut masuk dalam daftar tokoh yang akan bergabung dalam komite tersebut.
Namun hingga kini, komite yang digadang-gadang akan menjadi wadah perbaikan institusi kepolisian itu belum juga diresmikan.Baca Juga:
"Sampai saat ini saya juga tidak pernah tanya dan saya tidak ingin tanya juga," ujar Mahfud, Rabu (29/10/2025).
Mahfud menegaskan dirinya tidak ingin terlihat seperti mengejar jabatan atau posisi tertentu dalam komite tersebut.
"Nanti dikira saya mengejar-ngejar itu, saya ingin ke situ," ujarnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan dirinya hanya bersedia jika diminta, namun tidak memiliki ambisi untuk bergabung.
"Padahal saya ya bersedia saja, bukan ingin. Oleh sebab itu saya sama sekali tidak proaktif. Mau apa seterusnya itu ada di istana," tutur Mahfud.
Ia juga menambahkan, jika nantinya komite tersebut tidak jadi dibentuk, dirinya tidak mempermasalahkannya.
"Kalau tidak ya tidak apa-apa. Kalau jadi ya bismillah," katanya.
Mahfud menduga, belum diresmikannya Komite Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo mungkin disebabkan oleh telah adanya Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk lebih dahulu oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Sudah ada transformasi reformasi Polri itu kan sudah jadi, mungkin itu juga jadi pertimbangan Pak Prabowo bahwa itu sudah cukup," ucap Mahfud.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan sebanyak 104.426 siswa tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri telah merasa
PENDIDIKAN
JAKARTA Badan Wakaf Indonesia (BWI) menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang di Banda Ace
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menggelar rapat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan kepada para peserta tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (P
EKONOMI
JAKARTA Advokat senior Deni Kailimang menilai penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mant
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelura
EKONOMI
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, bes
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil tindakan terhadap dua warga negara asing (WNA) yang diduga menjadi penyelenggara komunita
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan hak dan kesejahteraan buruh, bahkan sete
NASIONAL