PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku tidak ingin menanyakan perkembangan pembentukan Komite Reformasi Polri yang sebelumnya diumumkan akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Nama Mahfud sempat disebut-sebut masuk dalam daftar tokoh yang akan bergabung dalam komite tersebut.
Namun hingga kini, komite yang digadang-gadang akan menjadi wadah perbaikan institusi kepolisian itu belum juga diresmikan.Baca Juga:
"Sampai saat ini saya juga tidak pernah tanya dan saya tidak ingin tanya juga," ujar Mahfud, Rabu (29/10/2025).
Mahfud menegaskan dirinya tidak ingin terlihat seperti mengejar jabatan atau posisi tertentu dalam komite tersebut.
"Nanti dikira saya mengejar-ngejar itu, saya ingin ke situ," ujarnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan dirinya hanya bersedia jika diminta, namun tidak memiliki ambisi untuk bergabung.
"Padahal saya ya bersedia saja, bukan ingin. Oleh sebab itu saya sama sekali tidak proaktif. Mau apa seterusnya itu ada di istana," tutur Mahfud.
Ia juga menambahkan, jika nantinya komite tersebut tidak jadi dibentuk, dirinya tidak mempermasalahkannya.
"Kalau tidak ya tidak apa-apa. Kalau jadi ya bismillah," katanya.
Mahfud menduga, belum diresmikannya Komite Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo mungkin disebabkan oleh telah adanya Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk lebih dahulu oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Sudah ada transformasi reformasi Polri itu kan sudah jadi, mungkin itu juga jadi pertimbangan Pak Prabowo bahwa itu sudah cukup," ucap Mahfud.
Sebelumnya, pembentukan Komite Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian pascademonstrasi besar di sejumlah wilayah Indonesia yang menelan korban jiwa pada akhir Agustus lalu.
Komite tersebut rencananya beranggotakan sembilan orang, termasuk sejumlah tokoh nasional dan mantan Kapolri.
Komite ini memiliki semangat yang sama dengan tim reformasi Polri bentukan Kapolri, yakni memperkuat profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap kepolisian.*
(tb/a008)
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL