Bahlil Sentil Warga Mampu Masih Gunakan BBM Subsidi: “Apa Tidak Malu Kita Mengambil Hak Orang Lain?”
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti masih adanya masyarakat mampu yang menggunakan bahan baka
EKONOMI
JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku tidak ingin menanyakan perkembangan pembentukan Komite Reformasi Polri yang sebelumnya diumumkan akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Nama Mahfud sempat disebut-sebut masuk dalam daftar tokoh yang akan bergabung dalam komite tersebut.
Namun hingga kini, komite yang digadang-gadang akan menjadi wadah perbaikan institusi kepolisian itu belum juga diresmikan.Baca Juga:
"Sampai saat ini saya juga tidak pernah tanya dan saya tidak ingin tanya juga," ujar Mahfud, Rabu (29/10/2025).
Mahfud menegaskan dirinya tidak ingin terlihat seperti mengejar jabatan atau posisi tertentu dalam komite tersebut.
"Nanti dikira saya mengejar-ngejar itu, saya ingin ke situ," ujarnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan dirinya hanya bersedia jika diminta, namun tidak memiliki ambisi untuk bergabung.
"Padahal saya ya bersedia saja, bukan ingin. Oleh sebab itu saya sama sekali tidak proaktif. Mau apa seterusnya itu ada di istana," tutur Mahfud.
Ia juga menambahkan, jika nantinya komite tersebut tidak jadi dibentuk, dirinya tidak mempermasalahkannya.
"Kalau tidak ya tidak apa-apa. Kalau jadi ya bismillah," katanya.
Mahfud menduga, belum diresmikannya Komite Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo mungkin disebabkan oleh telah adanya Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk lebih dahulu oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Sudah ada transformasi reformasi Polri itu kan sudah jadi, mungkin itu juga jadi pertimbangan Pak Prabowo bahwa itu sudah cukup," ucap Mahfud.
Sebelumnya, pembentukan Komite Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian pascademonstrasi besar di sejumlah wilayah Indonesia yang menelan korban jiwa pada akhir Agustus lalu.
Komite tersebut rencananya beranggotakan sembilan orang, termasuk sejumlah tokoh nasional dan mantan Kapolri.
Komite ini memiliki semangat yang sama dengan tim reformasi Polri bentukan Kapolri, yakni memperkuat profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap kepolisian.*
(tb/a008)
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti masih adanya masyarakat mampu yang menggunakan bahan baka
EKONOMI
MALUKU TENGGARA Kepolisian masih mendalami dugaan pembunuhan berencana terhadap Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Ru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan menggelar program Gebyar Pajak 2026 sebagai upaya mengoptimalkan Pendapata
EKONOMI
MEDAN Harga daging ayam dan daging sapi di Sumatera Utara (Sumut) terpantau mengalami penurunan pada awal pekan ini. Ratarata harga kom
EKONOMI
NABIRE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pembangunan rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan pu
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung rapat kerja (raker) Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah dalam
POLITIK
MEDAN Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan, Ridwan Sujana Angsar, menegaskan bahwa institusi Kejari Medan tidak antikritik dan terbuka
NASIONAL
JAKARTA Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) mengusulkan pembentukan Dewan Advokat Nasional dalam revisi U
NASIONAL
MEDAN Dua ahli hukum menyatakan perkara pengalihan aset PTPN II (kini PTPN I Regional I) kepada PT Nusa Dua Propertindo (NDP) belum meme
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan
PEMERINTAHAN