Hakim PN Medan Jadi Korban Kebakaran Rumah, Kasus Korupsi Jalan Sumut Ikut Disorot
MEDAN Sebuah kebakaran menghanguskan rumah milik Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu, di Jalan Pasar 2, Komplek Taman Ha
Peristiwa
                    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan, Selasa (4/11/2025).
Pemeriksaan digelar secara pararel di dua lokasi berbeda.
Salah satu saksi, Tumpal Simanjuntak, asisten Ombudsman, diperiksa bersama Yuliana Rosalita yang merupakan pihak swasta di Gedung Merah Putih KPK.Baca Juga:
Sementara itu, Hasbi Hasan dan Dadan Setiadi Megantara, Direktur Utama PT Priwasata Raya, menjalani pemeriksaan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik fokus mengejar aset Hasbi Hasan yang diduga berasal dari praktik suap terkait pengurusan perkara.
"Pemeriksaan saksi dugaan TPPU di Lingkungan Mahkamah Agung sedang dijalankan untuk menelusuri aliran aset," kata Budi.
Kasus ini bermula dari penetapan Hasbi Hasan sebagai tersangka penerima suap terkait pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana di MA.
Selain dugaan suap, KPK mengembangkan kasus tersebut ke tindak pidana pencucian uang.
Sejauh ini, KPK juga telah menahan seorang tersangka, Menas Erwin Djohansyah, Direktur PT Wahana Adyawarna, pada 25 September 2025.
Menas diduga mengurus sejumlah perkara melalui Hasbi Hasan, termasuk sengketa lahan di Bali, Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, dan Tambang di Samarinda.
Pelanggaran yang disangkakan kepada Menas merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
KPK menegaskan, pemeriksaan saksi ini penting untuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak lain serta aliran aset yang diduga hasil tindak pidana.*
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                    
                MEDAN Sebuah kebakaran menghanguskan rumah milik Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu, di Jalan Pasar 2, Komplek Taman Ha
Peristiwa
                    
                JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pihak t
Hukum dan Kriminal
                    
                JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan jalur kereta api di luar Pulau Jawa, meliputi Sumatera, Kalimantan, da
Pemerintahan
                    
                JAKARTA PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk dan bagian dari Pertamina Group, menerima kunjungan resmi Komite Nasional Kese
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan rencana pembangunan peternakan ayam petelur di wilayahwilayah dengan
Ekonomi
                    
                JAKARTA PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mengungkapkan, perseroan kini tidak lagi mendapatkan dukungan fasilitas kredit dari perbank
Ekonomi
                    
                JAKARTA PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) memastikan rencana penggabungan dengan PT Hutama Karya (Persero) akan rampung paling lamba
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Aliansi Pemuda Toraja resmi melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian
Seni dan Budaya
                    
                JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kebijakan baru berupa layanan kereta khusus untuk petani dan pedagang kecil, dengan fasilit
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dal
Pemerintahan