Gempa M7,1 Guncang Jepang, Kemlu Pastikan WNI di Kumamoto dan Kyushu Aman
JAKARTA Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang Jepang pada Selasa (28/7/2026). Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan tida
INTERNASIONAL
DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menekankan pentingnya memperkuat integritas, budaya antikorupsi, dan kesadaran gratifikasi di seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Bali.
Pernyataan itu disampaikan dalam acara Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Gratifikasi bagi ASN dan Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Provinsi Bali, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (4/11).
Acara ini dihadiri sekitar 300 peserta, termasuk pejabat eselon II dan III, serta anggota Forum PAKSI Bali.Baca Juga:
Turut hadir Sekda Bali Dewa Made Indra, kepala perangkat daerah, dan tim penyuluh antikorupsi dari KPK RI yang dipimpin Plh. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Sugiarto.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga merusak moral dan budaya bangsa.
"Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Strategi pemberantasannya harus luar biasa, bukan hanya melalui OTT, tetapi dengan membangun sistem sosial yang berbudaya antikorupsi," ujar Koster.
Ia menekankan pencegahan masif dan sistematis agar praktik korupsi tidak lagi dianggap lumrah.
Gubernur Koster juga menekankan pentingnya pendidikan etika sejak usia dini, termasuk nilai-nilai lokal seperti menghormati batasan hak dan kewajiban yang tertanam melalui tradisi masyarakat Bali.
5 Tahun Berturut-turut Raih Peringkat Pertama Nasional MCP KPK RI
Bali menjadi provinsi pertama secara nasional selama lima tahun berturut-turut dalam capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI.
Namun, Gubernur Koster mengingatkan agar pencapaian tersebut dicapai secara jujur dan objektif, bukan hasil rekayasa.
Selain itu, kualitas pengelolaan keuangan daerah juga terjaga dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI beberapa tahun berturut-turut.
"WTP bukan sekadar simbol. Semua harus dilakukan dengan integritas dan transparansi," tegas Koster.
JAKARTA Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang Jepang pada Selasa (28/7/2026). Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan tida
INTERNASIONAL
SURABAYA Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) merespons hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencatat tingka
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik suap dalam pengurusan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan ditanggung m
NASIONAL
JAKARTA Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk pertama kalinya menghadiri rapat Komite Stabilitas Sistem Keu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu yang menyebut dirinya bakal merangkap jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesi
NASIONAL
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) resmi mencabut laporan polisi terhadap pengacara Hotman Paris Hutapea terkait pernyataannya
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan fenomena El Nino kini telah memasuki kategori kuat. Kondisi ters
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Briptu MZ, anggota Polres Aceh Selatan yang d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan jaminan kesehatan bagi para mitra Gojek melalui k
PEMERINTAHAN