JAKARTA – Gubernur Riau, Abdul Wahid, kini resmi dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi.
Selain kasus fee di Dinas PUPR PKPP, KPK menemukan sejumlah aliran uang lain yang diduga diterima Wahid dari sumber berbeda, yang disangkakan melanggar Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Abdul Wahid juga menyoroti praktik gratifikasi yang melibatkan Tenaga Ahli Gubernur, Dani M. Nursalam, dan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau, M. Arief Setiawan.Baca Juga:
Mereka disebut menerima "jatah" fee sebesar 2,5 persen dari proyek jalan dan jembatan.
Pemberian fee ini terkait penambahan anggaran 2025 untuk UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP, yang semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar.
Dalam catatan KPK, sudah terjadi tiga kali setoran pada Juni, Agustus, dan November 2025, dengan total Rp4 miliar dari total permintaan Rp7 miliar.
Dalam keterangan KPK, Abdul Wahid sejak awal menjabat telah menginstruksikan seluruh anak buahnya, termasuk Kepala UPT 1–6 yang membidangi jalan dan jembatan, untuk bekerja tegak lurus pada dirinya.
"Saat dikumpulkan, Gubernur menyampaikan bahwa matahari adalah satu, semua harus tegak lurus pada mataharinya. Artinya ada gubernur," ungkap Asep.
Pernyataan itu menunjukkan adanya hirarki tunggal yang menegaskan kontrol penuh Gubernur terhadap seluruh proses pengelolaan proyek.
KPK menegaskan, praktik seperti ini menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan dalam pengelolaan anggaran publik.
Dugaan gratifikasi dan pemerasan ini kini menjadi fokus penegakan hukum yang lebih luas, termasuk penelusuran aliran dana lain yang terkait jabatan Gubernur Riau.
Kasus ini menjadi peringatan bagi pejabat publik terkait transparansi dan integritas dalam mengelola anggaran daerah.
KPK menyatakan akan menindaklanjuti seluruh temuan untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah praktik serupa di masa mendatang.*
(d/ad)
MEDAN Sebuah peristiwa mengejutkan mengguncang lingkungan kediaman hakim di KotaMedan.Rumah milikKhamozaro Waruwu, hakim diPeng
Peristiwa
MEDAN Pembalap muda Indonesia, Kiandra Ramadhipa, menorehkan prestasi gemilang dengan menjuarai European Talent Cup (ETC) di Sirkuit Cat
Olahraga
JAKARTA Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat,
Peristiwa
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menghormati jasa para pemimpin bangsa, termasuk Presiden ke7 RI Joko Widodo
Nasional
TAPANULI SELATAN Puluhan anggota Laskar Merah Putih Perjuangan (LMPP) Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar aksi damai di depan Kantor Bu
Peristiwa
BANTEN Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya menghargai jasa para pemimpin bangsa, termasuk Presiden ke7
Politik
BANDAR LAMPUNG Proyek peningkatan jalan di Jalan Purnawirawan 6, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, men
Peristiwa
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa Gedung DPR di Senayan, Jakarta, bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan orang. M
Politik
JAKARTA Aktor Ammar Zoni kembali menyuarakan kesulitannya dalam persidangan kasus narkoba yang menjeratnya. Dalam sidang daring yang dig
Entertainment
JAKARTA Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap Vadel Badjideh, TikToker yang sebelumnya divonis bersalah dalam kasus
Entertainment