Ia menambahkan, pihaknya kerap menerima laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran dalam distribusi minyak goreng, mulai dari pengurangan takaran hingga tidak adanya izin edar lengkap. "Beberapa perusahaan dengan pelanggaran serupa bahkan sudah disegel dan dicabut izinnya," ujarnya.
MinyaKita merupakan merek dagang milik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang diluncurkan sebagai bagian dari program subsidi minyak goreng rakyat.
Produksinya dilakukan oleh sejumlah perusahaan yang ditunjuk pemerintah, salah satunya PT SMART Tbk (Sinarmas Group).
Artinya, perusahaan lain yang menggunakan merek MinyaKita tanpa izin atau di luar daftar resmi produsen dapat dianggap melanggar aturan distribusi.
Ketiadaan papan nama, izin operasional, serta penolakan dokumentasi dari pihak gudang menimbulkan dugaan adanya aktivitas yang tidak transparan.
Seruan Transparansi dan Tindakan Aparat
Tim investigasi mendesak aparat kelurahan hingga pihak berwenang di tingkat kota untuk memeriksa keabsahan kegiatan gudang tersebut.
Mereka juga mempertanyakan sikap aparatur lingkungan yang dianggap berpihak pada perusahaan.
"RT Waylunik terlihat lebih tunduk pada aturan perusahaan ketimbang pemerintah. Harusnya ada tindakan tegas dari lurah dan aparat hukum. Kalau ada pelanggaran izin, harus disegel," tegas salah satu anggota tim investigasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Ko Tomy, manajer gudang yang disebut-sebut bertanggung jawab atas operasional lokasi tersebut, maupun dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung.*
(um)
PALU Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengingatkan risiko serius kelangkaan pang
EKONOMI
MEDAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi S
PEMERINTAHAN
TAPSEL Polres Tapanuli Selatan menggelar upacara kenaikan pangkat pengabdian bagi personel yang dinilai memiliki dedikasi dan loyalitas
NASIONAL
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menjelaskan alasan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang bandar dan dua kurir narkoba di Kelurahan Tanah Seribu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Linimasa media sosial X ramai membahas isu pemadaman listrik global yang disebut akan terjadi pada Kamis (2/4/2026). Informasi i
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
