PONOROGO – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, Selasa siang (11/11/2025).
Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang sebelumnya menjerat Sugiri terkait dugaan suap mutasi jabatan dan korupsi proyek di RSUD dr. Hardjono Ponorogo.
Sejumlah penyidik KPK memasuki ruang kerja bupati di lantai dua Kantor Pemkab Ponorogo, Jalan Alun-Alun Utara, Kecamatan Mangkujayan, sekitar pukul 11.10 WIB.Baca Juga:
Sebelum masuk, tim membuka segel yang dipasang pasca OTT. Pengamanan dilakukan ketat oleh personel Polres Ponorogo bersenjata lengkap.
"Kami menurunkan satu regu untuk membantu pengamanan kegiatan KPK hari ini. Sebagian bertugas di ruang kerja bupati dan sebagian lainnya di RSUD dr. Hardjono," ujar seorang anggota kepolisian yang enggan disebut nama.
Kapolres Ponorogo, AKBP Andin Wisnu Sudibyo, belum memberikan keterangan resmi terkait pengerahan personel tersebut.
Upaya konfirmasi melalui telepon maupun pesan singkat belum mendapat respons.
Sejumlah wartawan hanya dapat memantau aktivitas dari luar gedung.
Di halaman kantor bupati terlihat tiga mobil Toyota Innova hitam yang diduga digunakan tim penyidik KPK.
Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, memastikan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal meski kepala daerahnya sedang menjalani proses hukum.
Sebelumnya, pada Jumat (7/11/2025), KPK melakukan OTT terhadap Sugiri Sancoko dan Sekda Agus Pramono, bersama beberapa pihak lainnya.
Operasi tangkap tangan itu dilakukan hanya beberapa saat setelah Sugiri memimpin pelantikan dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Ponorogo.*
(mi/ad)
SIMALUNGUN Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) TP PK
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmennya mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis (TB) setelah menerima kunj
KESEHATAN
NIAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah Kepulauan Nias akan dilaku
KESEHATAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama untuk me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama para ulama menemui Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026. Pertemuan tersebut
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam BEM Kristiani Seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Kantor Keja
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memaparkan lima persoalan yang dinilai menjadi perhatian utama Pemerintah Aceh saat memi
PEMERINTAHAN
MEDAN Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan menyatakan hasil investigasi internal menyimpulkan bahwa meninggalnya Genial Gavens
PERISTIWA
MEDAN Ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Mahmud Mulyadi, menegaskan bahwa sengketa yang masih berada dal
HUKUM DAN KRIMINAL
BLANGKEJEREN Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Gayo Lues, Aceh, dr. H. Nevirizal M.Kes., M.H., resmi mengundurkan diri d
NASIONAL
