JAKARTA, 13 NOVEMBER 2025 – Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2018-2024, Nicke Widyawati, hadir sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis (13/11).
Sidang ini menyoroti dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan sejumlah pejabat Pertamina terkait pengadaan bahan bakar minyak (BBM) gasoline RON 90 (Pertalite) dan RON 92 (Pertamax) untuk periode 2018-2023.
Terdakwa dalam perkara ini adalah Direktur PT Pertamina Patra Niaga 2023-2025, Riva Siahaan; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, Maya Kusmaya; serta VP Trading Operations, Edward Corne.Baca Juga:
Jaksa menuduh mereka membocorkan informasi pengadaan BBM kepada dua perusahaan asing, BP Singapore Pte.
Ltd dan Sinochem International Oil, sehingga memenangkan tender meski telah melewati batas waktu penawaran.
Selain Nicke, jaksa menghadirkan dua saksi lainnya: Alfian Nasution, mantan Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina, dan Elia Massa Manik, mantan Direktur Utama Pertamina pada 2018.
Jaksa menyebut, tindakan para terdakwa menyebabkan kerugian negara hingga USD 5,7 juta pada pengadaan BBM dan Rp 2,5 triliun dalam penjualan solar non-subsidi.
Total kerugian negara, termasuk dampak ekonomi dan selisih harga impor BBM, diperkirakan mencapai Rp 285 triliun.
"Edward Corne menerima hadiah dari perusahaan terafiliasi BP Singapore terkait proses pengadaan yang dimenangkan BP Singapore Pte. Ltd," ujar jaksa dalam persidangan.
Selain itu, terdakwa Riva Siahaan diduga menyetujui harga jual solar/biosolar kepada konsumen industri di bawah harga dasar, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Pertamina Patra Niaga.
Para terdakwa dijerat dengan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi tambahan.*
(t/dh)
JAKARTA Mantan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, MS Kaban, menilai bahwa terlalu besar cost atau biaya yang harus ditanggung jika
NASIONAL
MEDAN Saman Kanu, mantan Sekretaris PAC PDIP Medan Polonia, menyoroti ketidakpastian yang mengelilingi kepengurusan DPC PDIP Medan, khus
POLITIK
JAKARTA Menyambut libur Idulfitri 2026, Polda Bali memastikan kesiapan penuh dalam pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 Seluruh aspek operasio
NASIONAL
JAKARTA Tekanan global untuk mempercepat transisi energi semakin besar, seiring dengan meningkatnya emisi karbon dari sektor energi Indone
EKONOMI
BINJAI Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Binjai dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh pengacara Tiopan Tarigan, SH, terkait dugaan kel
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Di tengah sukacita perayaan Idulfitri 1447 H yang dirayakan oleh jutaan masyarakat Indonesia, ribuan pejuang energi di PT Pertam
EKONOMI
JAKARTA Dalam era geopolitik modern, persaingan global semakin didorong oleh faktorfaktor nonkonvensional. Tidak hanya kekuatan milite
EKONOMI
JAKARTA Polemik terkait pengalihan status penahanan terhadap Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gagasan penguatan ekonomi berbasis koperasi kembali mengemuka seiring dengan diluncurkannya program Koperasi Merah Putih oleh pe
EKONOMI
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja di s
PEMERINTAHAN
