JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menyatakan kesiapannya memenuhi panggilan pemeriksaan dari Bareskrim Polri terkait laporan atas ucapannya yang menyebut Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai "pembunuh jutaan rakyat."
Ribka menegaskan tidak akan menarik pernyataannya.
Malah, ia mendorong agar proses hukum menjadi momentum untuk membuka kembali catatan kelam sejarah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.Baca Juga:
"Saya siap diperiksa untuk membuktikan ucapan saya benar bahwa Soeharto tidak layak menjadi pahlawan," kata Ribka dalam keterangannya, Minggu (16/11/2025).
Ribka mengungkapkan dirinya akan merujuk pada pengalaman pribadi sebagai korban peristiwa 1965 dan meminta kesaksian dari anggota Tim Ad Hoc Komnas HAM yang pernah menyelidiki peristiwa tersebut.
Menurutnya, proses ini penting agar publik memahami fakta pelanggaran HAM yang terjadi secara meluas dan sistematis pada masa itu.
"Selain pengalaman saya sendiri, saya juga akan meminta kesaksian Tim Ad Hoc bentukan Komnas HAM yang menyelidiki peristiwa 1965. Ini kesempatan bangsa kembali membuka sejarah kelam yang sedang ditutup," ujarnya.
Ribka juga merujuk laporan resmi Komnas HAM yang mencatat adanya pembunuhan massal, penghilangan paksa, penyiksaan, hingga penahanan sewenang-wenang terhadap sekitar 41 ribu orang, dan korban hilang sekitar 32.774 orang.
Laporan tersebut menyebut pihak bertanggung jawab adalah Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang berada di bawah kendali Soeharto.
Seluruh dokumen penyelidikan Komnas HAM, menurut Ribka, dapat diakses publik dan merupakan penyelidikan pro yustisia yang semestinya ditindaklanjuti negara.
Ribka menyebut anggota tim penyelidik masih hidup dan dapat dimintai kesaksian, termasuk korban penculikan era Orde Baru yang kini duduk di pemerintahan.
Sebelumnya, organisasi ARAH melaporkan Ribka ke Bareskrim Polri dengan alasan pernyataannya menyesatkan.
MEDAN Peredaran narkotika jenis baru berupa vape yang mengandung etomidate atau dikenal dengan istilah Vape Pot Getar mulai mendapat p
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang perkara dugaan penyimpangan bantuan bencana di Kabupaten Samosir kembali mengungkap fakta baru. Dalam persidangan di Pengad
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas resmi dikukuhkan sebagai Duta Penggerak Ayah Teladan Kota Medan oleh Kepala Perwakilan (K
NASIONAL
MEDAN Raut ceria dan semangat para siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 2, Jalan Flamboyan II, Medan Tuntungan, terlihat saat menerima kunj
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fakto
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mulai membuka peluang kerja luar negeri bagi lulusan Sekolah Menengah Ke
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat manta
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Polresta Deli Serdang mengungkap kasus pembunuhan terhadap Nurlis (69), seorang perempuan lanjut usia yang ditemukan tewas
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah tengah menginvestigasi beredarnya makalah ilmiah yang mengangkat program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kandidat
NASIONAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina melantik 15 pejabat administrator dan pengawas serta 2 kepala puskesmas
PEMERINTAHAN
