Politik Uang Masih Menggurita, KPK Usulkan 5 Jurus Ampuh Benahi Pemilu
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL- Desakan kepada Mabes Polri untuk mengusut tuntas jaringan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Batang Natal, Mandailing Natal, kembali menguat setelah operasi Dittipidter Bareskrim Polri pada 13 November 2025 hanya menyita dua unit excavator dari lokasi PETI di Desa Tombang Kaluang.
Bendahara Satma AMPI Mandailing Natal sekaligus pengurus KNPI Madina, Muhammad Saleh, menilai langkah itu belum menjawab persoalan utama.
Menurutnya, penindakan terhadap operator alat tidak menyentuh akar permasalahan PETI yang sudah berlangsung lama.Baca Juga:
"Penyitaan excavator itu baru langkah awal. Yang harus ditangkap adalah bos-bos PETI. Jangan operatornya saja yang dikorbankan," ujar Saleh, Rabu, 19 November 2025.
Saleh menyebut sejumlah laporan masyarakat mengarah pada sosok NSR Lbs, yang diduga memiliki peran dalam mengendalikan aktivitas PETI di wilayah tersebut.
Ia menilai aparat harus berani bertindak tanpa tebang pilih dan menjelaskan kepada publik perkembangan penanganan perkara.
Ia mengatakan warga selama ini mempertanyakan pola operasi yang dinilai tidak menyeluruh.
Beberapa titik PETI yang sudah lama meresahkan masyarakat tidak termasuk dalam wilayah penyisiran terakhir.
"Kalau alat beratnya dibawa, tetapi aktor utamanya tetap bebas, itu bukan penegakan hukum. Kami minta transparansi dari Polri," kata Saleh.
PETI Diduga Beroperasi dengan Sistem Jaringan
Menurut Saleh, aktivitas PETI di Batang Natal tidak lagi bersifat tradisional.
Ia menyebut kegiatan tersebut diduga melibatkan jaringan terorganisasi, mulai dari penyediaan alat berat, aliran modal, hingga indikasi adanya bekingan oknum tertentu.
Kerusakan lingkungan akibat aktivitas tersebut juga disebut semakin parah.
Masyarakat melaporkan berbagai dampak:
Pencemaran Sungai Batang Natal
Kerusakan bantaran sungai
Risiko longsor meningkat
Aktivitas ekonomi warga terganggu
Saleh menilai penindakan yang tidak menyasar aktor intelektual akan membuat kerusakan terus berlanjut.
Minta Mabes Polri Naikkan Level Penindakan
Ia mendorong Mabes Polri menurunkan tim khusus untuk penelusuran menyeluruh, termasuk mendalami laporan warga terkait dugaan keterlibatan berbagai pihak dalam operasi PETI.
"Ini bukan hanya soal alat berat. Ini soal jaringan yang diduga sudah lama bekerja. Kami mendukung Polri menindak tegas siapa pun yang terbukti melanggar hukum," ujar salah satu warga yang mendampingi Saleh.*
(um)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg) di sejum
EKONOMI
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu stunting saat menghadiri peluncuran
NASIONAL
JAKARTA Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyatakan berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ata
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Binjai menyerahkan bantuan berupa alat musik marhaban dan gamis kepada ibuibu per
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menampilkan foto lawas Presiden ke7 RI Joko Widodo saat masih menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Univer
HUKUM DAN KRIMINAL