THR ASN Pemko Medan: 50% Sudah Cair, BKAD Targetkan Tuntas Selasa Mendatang
MEDAN Proses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Medan telah mencapai leb
PEMERINTAHAN
MEDAN — Kantor Wilayah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara menyoroti maraknya aktivitas keuangan ilegal, termasuk judi online (judol), yang terus meningkat di wilayah tersebut.
Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada awal 2025 mencatat nilai deposit judol mencapai Rp 1,7 triliun.
Kepala OJK Sumut Khoirul Muttaqien mengungkapkan temuan tersebut dalam agenda Medan Sharia Investor City (MAIN STORY) 2025, Sabtu, 22 November.Baca Juga:
Menurutnya, jumlah pemain judol di Sumut mencapai 460 ribu orang dan mayoritas berasal dari kelompok pelajar dan mahasiswa.
"Pemainnya 460 ribu orang, dan paling besar dari kalangan pelajar serta mahasiswa," ujarnya.
Meskipun jumlah pemain didominasi kelompok muda, Khoirul menyampaikan bahwa nilai deposit tertinggi justru berasal dari kalangan karyawan swasta.
Ia juga menegaskan bahwa sekitar 1.000 aparatur sipil negara (ASN) di Sumut terlibat dalam judol.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ilegal ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat," katanya.
OJK Sumut turut menghadapi lonjakan entitas keuangan ilegal lainnya, termasuk gadai ilegal. Sumut mencatat jumlah usaha gadai ilegal terbesar di luar Pulau Jawa.
Saat ini, hanya 27 usaha gadai di Sumut yang memiliki izin resmi, sementara sisanya masih dalam proses penertiban.
Sejak awal 2025, OJK menerima 15 ribu pengaduan pinjaman online ilegal secara nasional, dengan 573 laporan berasal dari Sumut.
Selain itu, ada 176 laporan investasi ilegal dari masyarakat Sumut, bagian dari total 3.786 laporan di tingkat nasional.
Khoirul mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa legalitas produk keuangan sebelum bertransaksi dengan menerapkan prinsip "2L: Legal dan Logis."
"Cek legal tidaknya melalui kontak OJK 157. Lalu, logis tidak imbal hasil yang ditawarkan. Fixed return yang jauh di atas nilai wajar patut dicurigai," tuturnya.
Ia juga meminta masyarakat menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak meminjamkan rekening bank kepada pihak lain karena rawan disalahgunakan untuk aktivitas kriminal.
Untuk mengurangi risiko kerugian akibat investasi ilegal, Khoirul mengajak masyarakat beralih ke instrumen investasi yang memiliki legalitas jelas, salah satunya pasar modal syariah.
"Hati-hati dalam berinvestasi. Tetap semangat, tetapi selalu pahami apa yang kita investasikan," katanya.*
(vo/ad)
MEDAN Proses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Medan telah mencapai leb
PEMERINTAHAN
MEDAN Menjelang Idul Fitri, umat Muslim di Indonesia diwajibkan untuk membayar zakat fitrah sebagai bentuk penyucian diri setelah sebula
AGAMA
JAKARTA Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengecam keras aksi penyerangan terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang d
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik pemerasan yang melibatkan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. D
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dua anggota komplotan perampok bersenjata tajam yang menyerang seorang warga di siang bolong di Kecamatan Medan Belawan, Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
SIANTAR Anggota DPR RI dari Komisi III Fraksi Partai Golkar, Mangihut Sinaga, meresmikan Rumah Aspirasi di Jalan SuriSuri, Kota Siantar
PEMERINTAHAN
BATU BARA Warga Dusun Pasar Benteng Sungai, Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, mengeluhkan kondisi akses jalan
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Warga Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria paruh bay
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pimpinan Komisi II DPR RI memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah yang sedang mempertimbangkan penerapan skema work from
PEMERINTAHAN
ACEH UTARA Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, hadir memenuhi undangan Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, untuk berbuka puasa bersama m
PEMERINTAHAN