Ketika Negarawan Gagal Menjaga Lidah di Negeri Majemuk
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
MEDAN – Entah kenapa, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut bungkam ketika dikonfirmasi terkait beredarnya informasi pemeriksaan Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap.
Sesuai informasi yang beredar, Zakiyuddin Harahap diperiksa, Selasa 18 November 2025, terkait dugaan korupsi Rp 2,2 miliar di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krakatau, Medan.
Sayangnya, ketika dikonfirmasi bitvonline.com, Kejati Sumut memilih tidak memberi penjelasan. Tidak diketahui secara persis apa yang menjadi alasan pihak Kejati Sumut tidak memberi jawaban.
Pelaksana harian (Plh) Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumut Indra Hasibuan yang dikonfirmasi wartawan sejak Rabu (19/11/2025), memilih tidak memberi jawaban terkait pemeriksaan tersebut.
bitvonline.com mengirim pesan WhatApps sekitar pukul 15.12 Wib, Rabu (19/11/2025). Semula Indra Hasibuan masih memberi jawaban pada pukul 18.14 Wib.
Namun, ketika bitvonline.com kembali membalas pesan dengan mempertanyakan beredarnya informasi pemeriksaan Wakil Walikota Medan itu, Plh Kasi Penkum Kejati Sumut itu tidak lagi memberi jawaban.
Sama juga halnya ketika dikonfirmasi kepada Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Sumut Arief Kadarman. Ia juga tidak berkomentar apa-apa saat dikonfirmasi wartawan. Bahkan, Arief Kadarman tidak membalas pesan chat bitvonline.com.
Hingga Sabtu (22/11/2025), Plh Kasi Penkum maupun Kasidik Kejati Sumut, belum memberi jawaban atas konfirmasi terkait beredarnya informasi pemeriksaan Wakil Walikota Medan tersebut.
BEREDAR INFORMASI
Sebelumnya, beredar informasi bahwa Kejati Sumut melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap, Selasa, 18 November 2025.
Pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi di Bank Sumut Cabang Krakatau Medan. Saat ini, Kejati Sumut memang sedang menangani kasus tersebut. Bahkan, Kejati Sumut sudah menahan LPL, analisis kredit Bank Sumut KCP Krakatau pada 11 November 2025 lalu.
Berdasarkan penelusuran di laman wikipedia, Zakiyuddin Harahap sendiri memang pernah tercatat sebagai pegawai Bank Sumut sejak 1997-2016 dan pernah bertugas sebagai pimpinan di KCP Krakatau. Sehingga wajar, Zakiyuddin turut diperiksa dalam perkara ini.
PENGGELEMBUNGAN NILAI AGUNAN PERMOHONAN KREDIT
Yang menjadi perkara dalam hal ini adalah proses pencairan kredit modal usaha atas nama debitur CV. HA Group. Dari fakta penyidikan, diketahui bahwa tersangka LPL pada tahun 2012 diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Ia sengaja melakukan penggelembungan nilai agunan pemohon kredit, pemalsuan data dan penyimpangan terhadap prosedur pemberian fasilitas Kredit Rekening Koran sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut No 202/Dir/DKr-KK/SK/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Kredit Modal Kerja Umum (Kredit Umum).
Perbuatan tersangka menyebabkan dicairkannya kredit modal usaha dengan nilai Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara yang diperkirakan sebesar Rp 2.290.469.309,15.*
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka&039bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewa
POLITIK
JAKARTA PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawa
NASIONAL
JAKARTA Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya. Lap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Google dilaporkan menggandeng perusahaan kacamata EssilorLuxottica untuk memperkuat pengembangan kacamata pintar berbasis Android
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanaha
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gelombang kejahatan penipuan atau scam di sektor keuangan digital kian mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat to
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemikiran geopolitik dalam menjaga arah dan kepenting
POLITIK