Presiden Prabowo Telepon Putra Mahkota Arab Saudi, Bahas Apa?
JAKARTA Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MbS), menerima panggilan telepon dari Presiden Indonesi
NASIONAL
MEDAN – Rumah Sakit (RS) Colombia Asia Medan diduga bertindak sewenang-wenang. Rumah sakit Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing (PMA) itu, melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap tiga orang manajernya.
Ketiga manajer yang di PHK itu adalah Nursing Manajer, Manajer Operasional serta Manajer Ruang Operasi, CSSD dan Prosedur.
Tidak terima dengan keputusan sepihak manajemen rumah sakit tersebut, ketiga mantan manajer itu pun mengadu ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan, Senin (1/12/2025).Baca Juga:
Didampingi kuasa hukum Yusfansyah Dodi SH dari Kantor Aswir Hadi & Partners, ketiga mantan manajer itu diterima mediator Disnaker Medan Rentha Lumbantobing, di ruang kerjanya.
Pada kesempatan itu, Rentha mendengarkan seluruh proses PHK dan mediasi bipartit antara manajer dan pihak manajemen rumah sakit yang berada di Jalan Listrik Medan tersebut.
Nursing Manajer, Eva Sri Dewi Ginting, Manajer Operasional Natalina LB Rumapea serta Manajer Ruang Operasi, CSSD dan Prosedur Parasian Siregar menjelaskan, PT Nusa Utama Medicalindo/RS Columbia Asia Medan melakukan sanksi PHK dengan alasan mendesak.
Setelah mendengar penjelasan ketiga mantan manajer, Rentha Lumbantobing menyarankan untuk segera membuat pengaduan resmi.
"Masukkan saja pengaduannya satu berkas dengan nama dan alamat lengkap serta kronologis singkat. Nanti paling lama seminggu kemudian akan kami panggil pihak perusahaan dan karyawan untuk bermediasi," kata Rentha Lumbantobing.
Eva Sri Dewi Ginting, Natalina LB Rumapea dan Parasian Siregar menjelaskan, pada pertemuan bipartit pertama dan kedua, dihadiri pihak manajemen RS Columbia Asia Medan yakni Widiawaty Winata, Sam Artanto dan Frederic Simanjuntak. Namun, pertemuan bipartit itu tidak mencapai kesepakatan, sehingga melapor ke Disnaker Medan.
CACAT PROSEDUR DAN SUBSTANSI
Kuasa hukum Yusfansyah Dodi SH menegaskan, tindakan PHK secara sepihak itu, tidak hanya menciderai nilai kemanusiaan. Tetapi juga berpotensi kuat melanggar ketentuan hukum ketenagakerjaan. Apalagi, kliennya itu telah mengabdi lebih dari 20 tahun di RS Colombia Asia.
"Kami menilai PHK ini cacat prosedur dan cacat substansi. Klien kami bekerja lebih dua dekade, mengabdikan tenaga, pikiran dan loyalitasnya untuk rumah sakit. Namun pada akhirnya diberhentikan dengan tuduhan yang hingga saat ini tidak dapat dibuktikan secara objektif oleh pihak manajemen," katanya.
Yusfansyah Dodi bertekad mengupayakan penyelesaian hak-hak klien secara tripartit dan mediasi ke Disnaker Medan. "Tidak ada SP (Surat Peringatan). Bahkan tidak ada ruang bagi klien kami untuk membela diri. Ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif — ini adalah penghinaan terhadap hak dasar pekerja," tegasnya.
JAKARTA Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MbS), menerima panggilan telepon dari Presiden Indonesi
NASIONAL
MEDAN Lailatul Qadar bukan sekadar malam sunyi di penghujung Ramadan. Malam yang digambarkan dalam AlQur&039an sebagai lebih baik da
AGAMA
MEDAN Antusiasme tinggi mewarnai Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Iskandar Muda, Kecamatan Medan Baru, Rabu (11/3/2026). Pemko
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya Sumatera Utara, kini dapat memanfaatkan program Kredit Usah
EKONOMI
MEDAN Menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) membuka tujuh posko pengaduan T
EKONOMI
JAKARTA Barisan Pembela Roy Rismon Tifa (Bala RRT) diguncang prahara internal, setelah Rismon Sianipar disebut mengajukan Restorative Ju
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehAhmad Doli Kurnia TandjungSAYA memberi apresiasi sekaligus menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang di dalam
OPINI
MEDAN Empat mantan Kepala Perwakilan (Kaper) Ombudsman RI, mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang melakukan penggeledahan di Kanto
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemko Medan memastikan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan pemerintah kota tetap men
PEMERINTAHAN
MEDAN Kabar gembira datang bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Se
PEMERINTAHAN