Divonis Bebas Kasus Korupsi MFF, Nasib Jabatan Dua ASN Medan Menunggu Arahan BKN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meminta Polda Metro Jaya berhati-hati dan tetap mengedepankan prinsip praduga tak bersalah dalam menangani tiga pria berinisial BDM, TSF, dan YM yang ditangkap atas dugaan penghasutan kerusuhan dan perakitan bom molotov menjelang aksi unjuk rasa pertengahan Desember 2025.
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senin, 8 Desember 2025, Habiburokhman menegaskan bahwa proses hukum terhadap para terduga harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mengingatkan aparat agar tidak gegabah mengingat situasi sosial dan politik yang tengah sensitif.Baca Juga:
"Kami minta agar proses dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tetap mengedepankan praduga tak bersalah," kata legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu.
Habiburokhman mengatakan pihaknya menerima informasi mengenai kelompok tertentu yang mencoba memanfaatkan situasi untuk menimbulkan kekacauan, termasuk dengan penggunaan bahan peledak.
Ia menilai hal tersebut merupakan ancaman serius bagi keamanan publik.
"Melakukan penghasutan bukan hanya mengarah pada aksi unjuk rasa yang rusuh, tetapi sampai penggunaan bahan peledak yang sangat dilarang," ujarnya.
Ia menilai penghasutan untuk menciptakan kerusuhan di Jakarta jelas membahayakan warga, terutama jika dilakukan di tengah kerumunan besar.
"Bayangkan bila di tengah massa yang berkumpul lalu ada bahan peledak digunakan. Dampaknya bisa sangat mengerikan," kata Habiburokhman.
Atas temuan tersebut, ia mendesak Polda Metro Jaya mendalami motif ketiga terduga pelaku dan menindak tegas bila ditemukan bukti kuat adanya upaya menggalang massa untuk melakukan kekerasan.
"Apabila memang ada informasi mengenai orang-orang yang melakukan penggalangan untuk unjuk rasa rusuh dengan bahan peledak, itu perlu ditindak dengan tegas," katanya.
Sebagai mantan aktivis, ia mengaku menerima informasi adanya pihak-pihak yang menawarkan paket aksi kepada kelompok massa di sejumlah daerah agar melakukan demonstrasi dengan pola kekerasan.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut lebih aktif turun ke lapangan untu
NASIONAL
SERGAI Kecelakaan antara kereta api Siantar Ekspres dan mobil Toyota Avanza terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Dusu
PERISTIWA
MEDAN Personel gabungan Polsek Medan Area kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di kawasan Gang Jati I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan mendorong penguatan keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat satuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan pemilihan umum tetap digelar pada 2029. Pernyataan itu disampaikan
POLITIK
JAKARTA Pemerintah dan DPR menargetkan pengesahan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset pada akhir 2026. Dalam draf RUU yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meraih penghargaan tingkat nasional melalui inovasi pelayanan publik Qresto (Quick Respon
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional pada Jumat, 28 Agustus 2026, bergerak beragam. Kenaikan paling mencolok terjadi
EKONOMI