JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kebocoran subsidi LPG 3 kilogram mencapai Rp33,84 triliun sepanjang 2024.
Kebocoran masif itu terjadi karena penyaluran komoditas bersubsidi tersebut turut mengalir kepada masyarakat nonpenerima manfaat, yakni mereka yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Temuan tersebut tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I-2025 yang ditandatangani Kepala BPK Isma Yatun pada September 2025.Baca Juga:
BPK mencatat terdapat 1,1 miliar tabung LPG 3 kilogram, setara 3,32 miliar kilogram, yang justru disalurkan kepada kelompok masyarakat non-DTKS.
Nilai subsidi dari penyaluran tidak tepat sasaran itu mencapai Rp33,84 triliun.
"Akibatnya, volume penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen non-DTKS dengan nilai subsidi sebesar Rp33,84 triliun kurang memberikan hasil yang optimal," tulis BPK dalam laporan tersebut.
BPK menjelaskan bahwa seluruh masyarakat, tanpa melihat status sosial ekonomi, masih dapat mengakses LPG subsidi melalui merchant apps pangkalan (MAP).
Ketidakmampuan sistem filtrasi data inilah yang membuat penyaluran subsidi tidak terkendali.
BPK merekomendasikan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
BPK meminta pemerintah menetapkan kebijakan baru yang memastikan ketepatan sasaran penyaluran LPG 3 kilogram "melalui penggunaan basis data kependudukan yang dapat memenuhi kriteria penerima subsidi".
Dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan Rp87,6 triliun untuk subsidi LPG, lebih tinggi dari pagu tahun sebelumnya sebesar Rp85,6 triliun.
Sementara, subsidi BBM pada 2025 dipatok Rp26,7 triliun, naik dari Rp21,6 triliun pada 2024.
MEDAN Pimpinan Pusat (PP) ISARAH bersama Pimpinan Wilayah ISARAH Sumatera Utara memperkuat kolaborasi strategis dengan Universitas Al Wa
PENDIDIKAN
MEDAN Kesaksian mantan Direktur Operasional (Dirops) PTPN2 Wisnu Budi Arif dalam sidang lanjutan perkara korupsi penjualan 8.000an hek
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan setuju jika UndangUndang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dikembalikan ke versi se
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lima koper berisi uang tunai senilai lebih dari Rp 5 miliar dalam penggeledahan di wi
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menepis kabar yang menyebut dirinya akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantim
POLITIK
BANDAR LAMPUNG Kepala Staf Korem (Kasrem) 043/Gatam, Kolonel Inf Sumarlin Marzuki, S.E., M.Han., menghadiri Upacara Gelar Operasi Gaktib
NASIONAL
TANGGAMUS Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Kemala Bhayangkari Polres Tanggamus resmi diluncurkan di Dusun Talang Tebat, Pe
NASIONAL
ACEH TAMIANG Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam acara penyerahan bantuan perbaikan rum
NASIONAL
PRINGSEWU Aksi pencurian sepeda motor yang meresahkan warga Pekon Tanjung Dalam, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, akhirnya teru
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDAR LAMPUNG Komandan Korem (Danrem) 043/Garuda Hitam, Brigjen TNI Haryantana, menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Kodam XXI/Radin Inten
NASIONAL
