Dinamika Politik Golkar Sumut: Ijeck Plt Ketua, Datok Ilhamsyah Mundur
MEDAN Dinamika politik di internal Partai Golkar Sumatera Utara memanas setelah Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, menetapkan Musa
POLITIK
MUARA ENIM — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan aktivitas pertambangan batubara ilegal yang beroperasi di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Bukit Asam Tbk di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan.
Penindakan dilakukan pada Kamis, 11 Desember 2025.
Penghentian aktivitas tersebut dilakukan oleh Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM dengan menutup tiga titik stockpile batubara ilegal yang berada di Desa Penyandingan, Desa Tanjung Lalang, dan Desa Tanjung Agung.Baca Juga:
Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM, Jeffri Huwae, mengatakan ketiga lokasi itu selama ini digunakan sebagai tempat penampungan dan pengumpulan batubara hasil penambangan tanpa izin.
Dari operasi tersebut, penyidik mengamankan barang bukti sekitar 1.430 ton batubara yang terdiri dari bukaan batubara, stockpile, dan batubara dalam karung.
"Penyitaan ini menegaskan bahwa negara hadir dan bertindak. Kami tidak hanya mengimbau, tetapi menghentikan langsung aktivitas pertambangan liar," kata Jeffri dalam keterangan resminya, Sabtu, 13 Desember 2025.
Selain batubara, tim penyidik juga menyita satu unit ekskavator, satu kendaraan pengangkut, serta sejumlah dokumen yang diduga digunakan untuk menunjang operasi pertambangan ilegal tersebut.
Menurut Jeffri, aktivitas tambang tanpa izin ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan di sekitar wilayah konsesi.
Dari hasil penyelidikan sementara, terungkap modus yang digunakan pelaku, yakni membeli atau menguasai lahan milik masyarakat setempat untuk dijadikan dalih melakukan kegiatan pertambangan ilegal.
"Masyarakat dijadikan tameng, seolah-olah kegiatan tambang dilakukan atas nama warga. Padahal aktivitas tersebut jelas melanggar hukum karena berada di dalam WIUP perusahaan yang sah," ujarnya.
Meski demikian, Jeffri menegaskan bahwa penegakan hukum akan tetap mengedepankan pendekatan dialog dengan masyarakat agar proses berjalan transparan dan dapat dipahami semua pihak.
"Kami tegas dalam penegakan hukum, namun komunikasi dengan masyarakat tetap dijaga. Aktivitas ilegal harus berhenti dan proses hukum akan kami jalankan sampai tuntas," kata Jeffri.*
MEDAN Dinamika politik di internal Partai Golkar Sumatera Utara memanas setelah Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, menetapkan Musa
POLITIK
TAPANULI TENGAH, SUMATER UTARA Bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan pada akhir November 20
PERISTIWA
MEDAN Masyarakat di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, resah akibat praktik pengoplosan gas bersubsidi 3 kilogram
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA, Polda Metro Jaya menurunkan 988 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan tablig akbar Milad The Jakmania ke28 di Plaza Sel
NASIONAL
JAKARTA Sebuah kebakaran maut melanda rumah di Jalan Lindung, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis malam (18/12/2025). Lima anggota satu ke
PERISTIWA
Oleh Ruben Cornelius.MARI kita mulai dari logika paling dasar, yang bahkan tidak membutuhkan teori kebijakan publik. Jika sebuah wilayah di
OPINI
JAKARTA, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menanggapi kritik atas pernyataannya sebelumnya mengenai bantuan dari Malaysia untuk korba
NASIONAL
BATANGTORU Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan pemerintah segera membangun hunian tetap bagi warga korban banjir bandang
NASIONAL
JAMBI Kasus penembakan terhadap Aryadi oleh dua anggota Polsek Tebo Ulu, Polres Tebo, hingga tewas masih menyisakan pertanyaan besar. Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas setelah Tifauziah Tyassuma alias dr. Tifa menuding ijazah yang dit
POLITIK
