JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, Jumat (19/12/2025) malam.
OTT ini digelar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan melibatkan total sepuluh orang yang saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di kantor KPK.
"Benar, salah satunya [Bupati Bekasi]," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.Baca Juga:
Ia menambahkan bahwa KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Ade Kuswara dan sembilan orang lainnya sesuai ketentuan KUHAP.
OTT kali ini menambah deretan operasi tangkap tangan yang telah dilakukan KPK sepanjang tahun 2025.
Sejak awal tahun, lembaga antirasuah ini telah menangkap sejumlah pejabat daerah dan pusat, mulai dari anggota DPRD, pejabat Dinas PUPR, gubernur, hingga bupati di berbagai provinsi.
Beberapa OTT sebelumnya antara lain:
- Maret 2025: OTT anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
- Juni 2025: OTT terkait dugaan suap proyek jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satker Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
- Agustus 2025: OTT terkait kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur, dan dugaan suap pengelolaan kawasan hutan di Jakarta.
- Agustus 2025: OTT kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.
- November 2025: OTT Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan.
- November 2025: OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terkait suap jabatan, proyek RSUD, dan gratifikasi.
- Desember 2025: OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi.
- 17-18 Desember 2025: OTT di Tangerang terhadap jaksa, pengacara, dan enam pihak swasta dengan penyitaan uang Rp900 juta.
Sejak awal tahun, rangkaian OTT ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi di tingkat pusat dan daerah, menegaskan bahwa pejabat publik dari berbagai jenjang tetap berada dalam pengawasan lembaga antirasuah.
KPK memastikan proses hukum terhadap Ade Kuswara dan pihak terkait berjalan transparan, dan keputusan mengenai status hukum akan diumumkan setelah masa 1x24 jam pemeriksaan selesai.*
(bi/ad)
SIBOLGA Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) HM Jusuf Kalla meninjau langsung wilayah terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah (T
NASIONAL
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data Statistik Kriminal 2024/2025 yang menunjukkan tren penurunan kasus kejahatan terhadap nyawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Sumatera Utara menuai protes dari sejumlah pengurus part
POLITIK
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan tidak akan memberlakukan skema Work From Anywhere (WFA) bagi pegawainya selama libur
NASIONAL
JAMBI Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, meresmikan Penataan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muarajambi dan Purna Pugar sejumlah can
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Apple kembali mengejutkan dunia teknologi, bukan melalui iPhone atau Mac terbaru, melainkan lewat riset kecerdasan buatan (AI) open
SAINS DAN TEKNOLOGI
GIANYAR Dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Ke
NASIONAL
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengakui masih menghadapi tantangan besar dalam memberantas peredaran produk pangan ilegal
KESEHATAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat aparat penegak hukum. Kali ini,
PEMERINTAHAN
MEDAN Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Jumat (19/12/2025), menembus level
EKONOMI
