JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan tiga jaksa di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, berada di tangan penyidik lembaga antirasuah.
Hal ini berbeda dengan kasus jaksa di Banten, yang ditangani langsung oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Untuk penanganan perkaranya ini dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025).Baca Juga:
Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Albertinus Parlinggoman Napitupulu, diduga menerima uang mencapai Rp 1,5 triliun dari praktik pemerasan terhadap sejumlah pejabat daerah, termasuk kepala dinas hingga direktur rumah sakit umum daerah.
Asep menjelaskan, modus yang digunakan Napitupulu adalah mengancam pihak terkait agar laporan pengaduan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak diproses secara hukum.
Selain Napitupulu, KPK menetapkan Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara, Asis Budianto, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Tri Taruna Fariadi, sebagai tersangka.
"KPK fokus mengusut dugaan pemerasan yang dilakukan ketiga jaksa tersebut. Jika ditemukan tindak pidana lain dalam penyidikan, tentu akan ditindaklanjuti," ujar Asep.
Sementara itu, kasus dugaan korupsi jaksa di Kejati Banten yang terjaring OTT KPK dilimpahkan ke Kejagung.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyebutkan, lima tersangka ditetapkan dalam kasus itu, termasuk satu jaksa dan dua pihak swasta.
Uang tunai senilai Rp 941 juta turut disita dalam OTT tersebut.
Anang menambahkan, kasus di Banten terkait penanganan perkara ITE yang melibatkan warga negara asing dan menunjukkan dugaan perbuatan tidak profesional oleh jaksa.*
(lp/ad)
SHANGHAI Indonesia resmi memperkuat kerja sama di bidang ekonomi kreatif digital dengan meresmikan Pusat Penelitian dan Pengembangan Ber
INTERNASIONAL
PANGKALPINANG Dua saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara dugaan kelalaian medis dr Ratna Setia Asih menegaskan bahwa pen
KESEHATAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap masih banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Grati
PEMERINTAHAN
MEDAN Seorang penyidik Resmob Polrestabes Medan dikenakan penempatan khusus (patsus) oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo mendorong penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi batu bara untuk kebutuhan domestik
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar yang dialokasikan untuk periode Apri
PEMERINTAHAN
KUPANG Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat (KSP TLM) Indonesia untuk mengambi
EKONOMI
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungbalai dalam rangka penyampaian rekomenda
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan berdasarkan capaian produ
EKONOMI
JAKARTA El Rumi resmi menikahi Syifa Hadju dalam prosesi akad nikah yang digelar di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (26/4
ENTERTAINMENT
