Peringati HKG PKK ke-54, TP PKK Sumut Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis bagi Warga Asahan
MEDAN Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara menggelar bakti sosial layanan kesehatan di Kabupaten Asah
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan 20 kajian sepanjang 2025 sebagai bagian dari fungsi pencegahan dan monitoring terhadap potensi korupsi di berbagai program pemerintah.
Kajian ini mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pengelolaan keuangan, hingga penyelenggaraan pemilu.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyebutkan program-program yang dikaji antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), tata kelola dokter spesialis, pengelolaan belanja hibah daerah, pemilu, dan pinjaman luar negeri.Baca Juga:
Dari kajian ini, KPK menemukan kerentanan sistemik yang berpotensi membuka ruang korupsi.
"Dari kajian-kajian tersebut, KPK menemukan berbagai kerentanan sistemik yang berpotensi membuka ruang korupsi," ujar Tanak dalam konferensi pers Laporan Akhir Tahun 2025, Senin (22/12/2025).
Salah satu sorotan utama adalah program MBG. Mekanisme pengadaan melalui Bantuan Pemerintah (Banper) dinilai meningkatkan risiko konflik kepentingan, memperpanjang rantai pelaksanaan, dan melemahkan transparansi serta akuntabilitas program.
"Kami merekomendasikan penguatan kerangka regulasi, penataan mekanisme pengadaan, kejelasan pembagian peran lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program," kata Tanak.
Selain MBG, KPK juga menyoroti kelemahan tata kelola dan regulasi di sejumlah program lain.
Beberapa rekomendasi dari kajian tersebut telah ditindaklanjuti oleh instansi terkait, termasuk dalam bentuk rencana aksi perbaikan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk mencegah korupsi secara sistemik, bukan hanya melalui penindakan kasus, tetapi juga dengan memperkuat pengawasan dan perbaikan regulasi.*
(d/ad)
MEDAN Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara menggelar bakti sosial layanan kesehatan di Kabupaten Asah
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya perumusan kebijakan ekonomi daerah yang adaptif di tengah
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) mengungkap peran Ketua Ombudsman RI Hery Susanto dalam kasus dugaan korupsi tata kel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana dengan menitikberatkan
PEMERINTAHAN
SUMUT Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kembali dilaporkan ke kepolisian terkait dugaan penistaan agama. Kali ini, laporan dilayangkan
POLITIK
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kom
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus berjalan secara
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola perta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Bank Indonesia (BI) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, ditangkap oleh Kejaksaan Agung setelah baru enam hari menjabat. Hingga kini, p
HUKUM DAN KRIMINAL